Electronic Theses and Dissertation

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam pada setiap Lembaga Keuangan (LK) di Provinsi Aceh. Pada BAB XI Pasal 65 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS menetapkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diundangkan, artinya masa dispensasi peralihan yang diberikan sampai batas waktu januari 2022. Namun pada pelaksanaannya qanun ini belum berjalan optimal dan masih ditemui hambatan selama pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kapasitas kebijakan dari pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS. Metode dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan Policy Capasity yang dikembangkan oleh X Wu, M Ramesh dan M Howlett. Data penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis Policy Capacity terhadap Qanun LKS hanya didapati dua kapasitas yang dinilai sudah mencukupi, yaitu kapasitas analitis individu dan kapasitas operasional individu. Sedangkan pada tujuh kapasitas lainnya masih kurang optimal. Lemahnya Policy Capasiti atau Kapasitas Kebijakan menjadi penghambat proses implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, serta masih ditemui beberapa permasalahan dalam implementasinya mulai dari kurangnya kapasitas sumber daya manusia pada bidang analitis, operasional dan politik, kurang tersedianya alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan proses analitis dan operasional, serta masih kurangnya koordinasi tersistematis baik pada ranah pemerintah maupun non-pemerintah. Diharapkan pemerintah melakukan upaya berikut demi mengatasi hambatan yang terjadi, pertama, perlu optimalisasi faktor pendukung kapasitas kebijakan pada lembaga Pemerintah Aceh agar penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah bisa terlaksana secara menyeluruh dalam rentan waktu secepatnya, kedua Pemerintah Aceh dapat meningkatkan kapasitas yang dinilai masih kurang, sehingga proses penerapan Qanun LKS lebih optimal.

Kata Kunci : Analisis, Policy Capacity, Qanun, Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions (LKS) is a regulation issued by the Government of Aceh to regulate the implementation of Islamic law in every Financial Institution (LK) in Aceh Province. In CHAPTER XI Article 65 of Qanun Number 11 of 2018 concerning LKS stipulates that financial institutions operating in Aceh must comply with this qanun no later than 3 (three) years since this qanun was promulgated, meaning that the transitional dispensation period given is until the January 2022 deadline. However in practice this qanun has not run optimally and there are still obstacles encountered during its implementation. This study aims to determine the policy capacity analysis of the implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning LKS. The method in this research is qualitative with a descriptive approach. This study uses the policy capacity theory developed by X Wu, M Ramesh and M Howlett. The research data was obtained from field research and interviews. The results of this study indicate that based on Policy Capacity analysis of the LKS Qanun, only two capacities were found to be sufficient, namely individual analytical capacity and individual operational capacity. Meanwhile, the other seven capacities are still not optimal. Weak Policy Capacity is an obstacle to the process of implementing Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, and there are still several problems encountered in its implementation, starting from a lack of human resource capacity in the analytical, operational and political fields, the lack of available tools owned by the government to carry out analytical and operational processes, and there is still a lack of systematic coordination in both the government and non-government domains. It is hoped that the government will make the following efforts to overcome the obstacles that occur, firstly, it is necessary to optimize the supporting factors for policy capacity in Aceh Government institutions so that the implementation of Qanun Number 11 of 2018 Concerning Islamic Financial Institutions can be carried out as a whole in the shortest possible time, secondly the Government of Aceh can increase the capacity considered insufficient, so that the process of implementing the LKS Qanun is more optimal. Keywords: Analysis, Policy Capacity, Qanun, Islamic Financial Institutions (LKS)