Electronic Theses and Dissertation

LARANGAN MEMPROMOSIKAN DIRI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN
KODE ETIK NOTARIS DI BANDA ACEH
Cut Novadilla Halid
1
2
.
ABSTRAK
, Sanusi
, Novi Sri Wahyuni
3
Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris (KEN), melarang notaris melakukan
publikasi/promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya, baik sendiri
maupun secara bersama-sama dengan menggunakan sarana media cetak dan/atau
media elektronik. Namun, fakta yang ditemukan di lapangan, masih banyak notaris
yang melakukan publikasi diri melalui media sosial, papan bunga, dan manipulasi
penilaian (rating) kantor notaris di pencarian Google Maps.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk larangan
mempromosikan diri notaris sebagai pejabat umum, penerapan sanksi bagi notaris
yang melakukan pelanggaran terhadap larangan mempromosikan dirinya, dan
upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan
Notaris (DKN) terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan
KEN tentang larangan mempromosikan diri notaris sebagai pejabat umum di Kota
Banda Aceh.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, yang meneliti
hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma, yang
didukung data lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum.
Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka dan wawancara.
Data/bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan komprehensif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran larangan
publikasi/promosi diri notaris yaitu, dengan mencantumkan nama dan jabatannya,
menggunakan sarana media elektronik, media cetak, dan/atau papan bunga.
Penerapan sanksi pada notaris yang melanggar KEN ini diatur dalam Pasal 9 huruf
d UUJN dan, yaitu notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Selain
itu, diatur dalam Pasal 6 KEN sanksi bagi notaris yang melanggar KEN. Upaya
yang dilakukan MPN dan DKN terhadap notaris pelanggar UUJN dan KEN berupa
teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat
daan/atau dengan tidak hormat.
Disarankan agar notaris dalam menjalankan jabatannya dapat selalu
berpegang teguh pada sumpah jabatannya yang menjaga nama baiknya sebagai
pejabat umum. Perlu adanya penegasan dalam pengaturan tindak lanjut tentang
ukuran sejauhmana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan
mempublikasikan diri sebagai notaris dan penekanan dalam penerapan sanksi bagi
notaris yang melanggar UUJN dan KEN.

Kata Kunci: Larangan notaris, notaris mempromosikan diri, UUJN, dan KEN.

1
Cut Novadilla Halid, Mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, USK.
2
Sanusi, Ketua Komisi Pembimbing, Fakultas Hukum, USK.
3
Novi Sri Wahyuni, Anggota Komisi Pembimbing, Fakultas Hukum, USK.

THE PROHIBITION OF PROMOTING NOTARY IDENTITY AS A PUBLIC OFFICIAL BASED ON THE LAW OF THE NOTARY POSITION AND ETHICAL CODE IN BANDA ACEH Cut Novadilla Halid 1 2 . ABSTRACT , Sanusi , Novi Sri Wahyuni 3 In accordance with article 4 section (3) of notary ethic code (KEN), notaries are banned from self-publication/promotion by including their name and position, either alone or jointly, in print and/or electronic media. However, the facts are found in this field, there are still many notaries who advertise themselves through social media, interest boards, and manipulating the reviews of the notary office in Google Maps searches. This study aims to determine and analyze the form of the prohibition on selfpromotion of notaries as public official, the application of sanctions for notaries who violate the ban on self-promotion, and the efforts made by the Notary Supervisory Council (MPN) and the Notary Honorary Council (DKN) against violations of the Notary Position Law (UUJN) and notary ethic code regarding the prohibition on self-promotion as a public official in Banda Aceh City. This type of research is normative juridical and empirical juridical, which examines the law from an internal perspective with the object of research being norms, which are supported by field data. The research approaches used are legislative, conceptual and legal sociological. The data collection techniques used are literature studies and interviews. Legal data/materials are analyzed qualitatively and comprehensively. The results showed that the form of the prohibition on the publication/selfpromotion of notaries was the inclusion of their name and position, using electronic media, print media and/or interest groups. The application of sanctions on notaries who violate the KEN is regulated in Article 9d of the UUJN, it states that the notary can be temporarily dismissed from their position. In addition, Article 6 of KEN also regulates sanctions for those who have violated the KEN. Efforts made by the MPN and DKN against notaries violating of the UUJN and KEN in the form of reprimand, warning, temporary dismissal, dismissal with respect and/or disrespect. It is advisable that civil notaries should always be able to adhere to the oath of office in the performance of their duties in order to maintain the good reputation of public official. The further regulation must confirm the scope of the act, which is considered as a notary publication act, and emphasize the imposition of sanctions on notaries who violate the UUJN and KEN. Keywords: Notary prohibition, notary self-promotion, UUJN, and KEN. 1 Cut Novadilla Halid, Student of Master of Notary Study Program, Faculty of Law, USK. 2 Sanusi, Chairman of the Advisory Commission, Faculty of Law, USK. 3 Novi Sri Wahyuni, Member of the Advisory Commission, Faculty of Law, USK.