Electronic Theses and Dissertation

Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Namun dalam kenyataannya CV. Perdana Express menggunakan aturan tambahan yang termuat dalam bukti perjanjian pengiriman barang.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian pengiriman barang di CV. Perdana Express, untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab dan upaya penyelesaian terhadap kerusakan barang kiriman di CV. Perdana Express.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, kemudian dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian pengiriman barang pada CV. Perdana Express menggunakan klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang penggunaan aturan tambahan dan syarat dalam mencantumkan klausula baku berdasarkan ukuran dan letaknya yang tidak sulit untuk diperhatikan oleh konsumen. Klausula baku yang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, CV. Perdana Express melakukan ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukannya berupa penggantian kerugian yang dialami oleh konsumen namun tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada bukti perjanjian pengiriman barang. Penyelesaian terhadap kerusakan barang kiriman di CV. Perdana Express diselesaikan dengan adanya kesepakatan para pihak dalam penggantian kerugian terhadap kerusakan barang kiriman milik konsumen.
Disarankan kepada CV. Perdana Express dalam membuat perjanjian pengiriman barang yang menggunakan klausula baku untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memenuhi tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan. Kepada konsumen untuk lebih teliti dalam membaca secara detil isi dari suatu perjanjian pengiriman barang.

Article 18 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection stipulates that business actors are prohibited from making or including standard clauses in documents and/or agreements when declaring consumer compliance with regulations in the form of new rules, additions, advanced and/or further changes made unilaterally by business actors while consumers are utilizing the services they have purchased. But in the fact CV. Perdana Express uses additional rules contained in the proof of goods delivery agreement. This study aims to explain consumer protection against the implementation of standard clauses in the goods delivery agreement at CV. Perdana Express, to present the form of responsibility and efforts to resolve the damage to the shipment in CV. Perdana Express. Writing this thesis using empirical juridical research methods. Data collection was obtained by library research to obtain secondary data. Then, field research was carried out to obtain primary data by conducting direct interviews with parties related to this research. The results of the study found that the goods delivery agreement at CV. Perdana Express uses a standard clause, not by the provisions of Article 18 paragraph (1) letter g and paragraph (2) of the Consumer Protection. The act regulates the use of additional rules, additions, and conditions, including standard clauses based on their size and location, which are not problematic for consumers to notice. Standard clauses that have complied with the provisions of Article 18, paragraphs (1) and (2) of the Consumer Protection Act can be declared null and void by law. Furthermore, CV. Perdana Express compensated for its default in the form of payment for losses suffered by consumers but not by the provisions stated in the evidence of the goods delivery agreement. Settlement of damage to shipments in CV. Perdana Express resolves with the parties' agreement in compensation for damage to consumer goods. It is recommended to CV. Perdana Express makes goods delivery agreements that use standard clauses to fulfill the applicable conditions and responsibilities according to what has been determined. Consumers to be more careful in reading the contents of a goods delivery agreement in detail.