Electronic Theses and Dissertation

Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keputusan tersebut berdampak besar terhadap sektor jasa konstruksi dimana terdapat banyak proyek konstruksi yang tertunda dalam pelaksanaannya akibat pandemi. Force Majeure menjadi poin utama dalam pembahasan terhadap kontrak kerja konstruksi dimasa pandemi untuk mempertimbangkan salah satu pihak yang tidak bisa menjalankan prestasinya, dengan alasan Pandemi Covid-19 ini merupakan peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi sebelumya. Hal ini akan menimbulkan masalah jika klausul force majeure tidak diatur dalam kontrak konstruksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tanggungjawab dari para pihak dalam masa pandemi jika klausul force majeure tidak diatur didalam kontrak kerja konstruksi dan pandemi Covid-19 dapat dikatakan force majeure dan dapat dijadikan alasan untuk penundaan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian normatif, yaitu dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis kontrak, membaca buku-buku, teks dan peraturan Perundang-Undangan terkait, dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kontraktor sebagai narasumber.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa para pihak tetap menjalankan tanggungjawabnya . Walaupun dalam kontrak kerja konstruksi tidak mengatur tentang Pandemi Covid-19 sebagai suatu keadaan force majeure, para pihak bisa menunda kewajibannya dengan alasan pandemi Covid-19 sebagai force majeure dengan melihat sifat dan unsur dari force majeure. Disarankan kepada para pihak di masa yang akan datang apabila melaksanakan kontrak kerja konstruksi harus tetap memasukkan klausula force majeure kedalam kontrak kerja konstruksi dan mengatur bencana non alam termasuk kedalam keadaan force majeure.

The President of Indonesia issued Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of the Non-Natural Disaster of the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster. The decision has a major impact on the construction services sector where there are many construction projects that have been delayed in their implementation due to the pandemic. Force Majeure is the main point in the discussion of construction work contracts during a pandemic to consider one of the parties who cannot carry out their obligations, on the grounds that the Covid-19 Pandemic is an event that cannot be predicted to occur beforehand. This will cause problems if the force majeure clause is not regulated in the construction contract. This research aims to analyze and explain the responsibilities of the parties during the pandemic if the force majeure clause is not regulated in the construction work contract and the Covid-19 pandemic can be said to be force majeure and can be used as an excuse to delay the implementation of the construction work contract. The data in this thesis research is obtained from normative research, namely by library research conducted by analyzing contracts, reading books, texts and related laws and regulations, and field research conducted by interviewing contractors as sources. From the research results, it is known that the parties continue to carry out their responsibilities. Although the construction work contract does not regulate the Covid-19 Pandemic as a force majeure situation, the parties can postpone their obligations on the grounds of the Covid-19 pandemic as a force majeure by looking at the nature and elements of force majeure. It is recommended that parties in the future when implementing construction work contracts must continue to include force majeure clauses in construction work contracts and regulate non-natural disasters including force majeure conditions.