Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwasanya Pembangunan dan Pemberdayaan dapat ditempuh melalui upaya pendampingan, Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah menyediakan Pendamping Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan yang bernaung di bawah Kementerian Desa yang tugasnya ialah mendampingi desa, membina desa, serta membuat desa dampingannya menjadi lebih baik, Peran dari pada Pendamping Desa sangat penting karena merupakan salah satu unsur yang begitu vital kehadirannya dalam konteks pembangunan desa, oleh karena itu diharapkan dengan adanya Pendamping Desa di desa dapat membuat desa desa dampigannya menjadi lebih baik dan mandiri. Namun yang terjadi dilapangan tidak demikian, Pendamping Desa dinilai belum bisa bersikap profesionalisme terhadap peran yang dijalankannya dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitan ini adalah untuk melihat bagaimana peran pendamping desa dalam peningkatan kapasitas pemerintahan Desa Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, serta apa saja faktor penghambat pendamping desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa Ujung Kalak Kecamatan Johor Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Pendamping Desa belum maksimal, Hal ini dapat dilihat dari 2 indikator yaitu, Peranan yang diharapkan (excepted roles), dan Peranan yang disesuaikan (actual roles), adapun faktor penghambat dari Pendamping Desa dalam menjalankan tugasnya secara maksimal ialah Aksessibilitas, SDM aparatur desa, dan Komunikasi. Diharapkan Pendamping desa harus bisa mengoptimalkan peranannya dalam hal meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, dan pemerintah terkhususnya Kementerian Desa PDTT perlu mengkaji ualng terhadap regulasi yang ditetapkan ke Pendamping Desa.
Kata Kunci: Peran, Pendamping Desa, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, Aceh Barat

Law Number 6 of 2014 concerning villages states that Development and Empowerment can be achieved through assistance efforts, Implementation of Law Number 6 of 2014, the government provides Village Facilitators who are directly based in the village. Village Facilitator is a position under the auspices of the Ministry of Villages whose job is to accompany villages, foster villages, and make the assisted villages better. It is hoped that the presence in the village can make the villages it supports better and more independent. However, this is not the case in the field, is considered unable to act professionally towards the role he is carrying out in increasing the capacity of the government of Ujung Kalak Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency. The purpose of this research is to see how the role of the village assistant is in increasing the capacity of the government of Ujung Kalak Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency, as well as what are the inhibiting factors for village assistants in increasing the capacity of the Ujung Kalak village apparatus, Johor Pahlawan District, West Aceh Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. The theory used in this research is role theory. The results of this study indicate that the role of village assistants is not maximized. This can be seen from 2 indicators, namely, expected roles (excepted roles), and adjusted roles (actual roles). The inhibiting factor for village assistants in carrying out their duties to the fullest is accessibility. , HR village apparatus, and Communication. It is hoped that village assistants must be able to optimize their role in terms of increasing the capacity of village administration, and the government, especially the Ministry of Villages, needs to review the regulations stipulated to PDTT. Keywords: Role, Village Assistant, Village Government Capacity Building , Aceh Barat