Electronic Theses and Dissertation

Abstrak – Penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan legalitas dompet elektronik di Indonesia dan perlindungan konsumen bagi pengguna dompet elektronik dalam transaksi perdagangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perolehan izin dari Bank Indonesia merupakan salah satu syarat untuk penyelenggaraan dompet elektronik, selain itu penyelenggara wajib berupa bank atau lembaga selain baik dalam hal ini adalah perseroan terbatas (PT). Legalitas dompet elektronik untuk saat ini hanya dapat dilihat dari PBI tentang Penyelenggaraan proses Transaksi Pembayaran namun penyelenggaraanya sudah jauh berkembang dari yang telah diatur sehingga tidak adanya pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan dompet elektronik. Tidak adanya jaminan dari lembaga penjamin seperti penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada lembaga perbankan menyebabkan tidak terproteksinya pengguna dompet elektronik layaknya nasabah perbankan. Hal ini menyebabkan, kedudukan pengguna sebagai konsumen tidak terlindungi secara penuh karena apabila penyelenggara mengalami pailit maka dana pengguna tidak dapat dilindungi. Disarankan untuk dilakukan pembentukan regulasi baru yang hierarkinya lebih tinggi daripada regulasi sebelumnya untuk mengatur mengenai hal-hal yang tidak diatur dan telah berkembang daripada PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, selain itu perlu dilakukan pengawasan dan penjaminan tambahan dari lembaga khusus seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelenggaraan dompet elektronik agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dompet elektronik di Indonesia.

Kata Kunci : Legalitas, Dompet Elektronik, Perlindungan Konsumen

Abstract – The purpose of writing this article is to explain the legality of e-wallets in Indonesia and consumer protection for e-wallet users in trade transactions. From the results of the research it is known that obtaining a license from Bank Indonesia is one of the conditions for operating an electronic wallet, besides that the organizer must be a bank or an institution other than good in this case a limited liability company. The legality of electronic wallets for now can only be seen from the PBI concerning the Implementation of the Payment Transaction process, but the implementation has progressed far from what has been regulated so that there are no comprehensive regulations regarding the implementation of electronic wallets. The absence of guarantees from guarantee institutions such as the guarantee of the Deposit Insurance Agency (LPS) at banking institutions causes e-wallet users to be unprotected like banking customers. This causes the user's position as a consumer not to be fully protected because if the operator goes bankrupt, the user's funds cannot be protected. It is recommended to establish a new regulation with a higher hierarchy than the previous regulation to regulate matters that are not regulated and have developed than the PBI concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, in addition to this, it is necessary to carry out additional supervision and guarantee from a special institution such as the Financial Services Authority (OJK). ) and the Deposit Insurance Corporation (LPS) in administering electronic wallets in order to provide legal certainty regarding the status of electronic wallets in Indonesia. Keywords: Legality, E-Wallet, Consumer Protection.