Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON)
Pengarang
Syahri Ramadhan - Personal Name;
Dosen Pembimbing
M. Iqbal - 198005182005011002 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1803101010004
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2023
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat didalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Takengon pada tahun 2019 dan 2020, dipidana dengan pidana pelatihan kerja artinya Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meskipun pemerintah belum membuat aturan pelaksanaannya. Penegakan hukum dalam menjatuhkan pidana tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang tentunya penjatuhan pidana tersebut yang terbaik pula bagi anak.Pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak berlangsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), LPKA merupakan tahap akhir dari proses sistem peradilan pidana yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam melakukan pembinaan serta memberikan pengayoman kepada anak didik pemasyarakatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Disarankan kepada pemerintah agar dapat segera membentuk peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut guna tercapainya harapan serta tujuan dari pengadilan tindak pidana anak.
– The writing of this scientific paper aims to analyze and explain what is the basis for the judge's consideration in deciding the imposition of criminal sanctions for job training, as well as the driving factors and inhibiting factors in the implementation of criminal job training for children facing the law.This research uses empirical juridical research methods. Primary data were obtained through field research by conducting interviews with respondents and informants. Secondary data are obtained through literature research by reading references and related literature. The results showed that there were 3 cases that occurred in the Takengon District Court area in 2019 and 2020, convicted with job training crimes, meaning that the Judge had applied job training crimes to children facing the law even though the government had not made implementing them. Law enforcement in sentencing the crime is based on several considerations made by the judge, which of course the criminal conviction is also best for the child. The implementation of criminal job training for children takes place at the Special Child Development Institute (LPKA), LPKA is the final stage of the criminal justice system process which is given authority by the State in conducting guidance and providing protection to correctional students that is appropriate and in accordance with the condition of the child who is the perpetrator of the criminal act. It is recommended to the government to immediately form laws and regulations regarding the implementation of the job training crime in order to achieve the expectations and objectives of the juvenile criminal court.
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (RIZKI NUR FADILA, 2023)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BLA TENTANG MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN SETUBUH OLEH ANAK (M RISKI ZHAFRAN, 2019)
PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN) (M. RIFKY ADI PRADANA, 2023)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG) (NEILUL MUNA, 2020)
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019)