Electronic Theses and Dissertation

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Besar berada pada tahap yang sangat mengkhawatir meskipun sudah ada larangan dan ancaman terhadap kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini tak hanya menjadi sebuah masalah sosial yang besar di dalam masyarakat, khususnya untuk korban dan keluarganya, tetapi juga menandakan adanya masalah dalam penegakan hukum di lapangan.
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi kenaikan angka pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat di Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto dan mengetahui pelaksanaan dari Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah yang berkaitan dengan pelecehan sesual terhadap anak.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum kualitatif dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dalam masyarakat. Fokus kajiannya adalah terhadap hukum sebagai seperangkat realitas (reality), seperangkat tindakan (action) dan seperangkat perilaku (behavior).
Hasil penelitian menunjukkan sanksi hukuman dalam Qanun Jinayah belum memberikan efek jera. Pembuktian dalam kasus tersebut juga sulit dilakukan. Hasil lainnya menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi antarpenegak hukum di samping terdapatnya perbedaan dalam memahami aturan di dalam Qanun Jinayah. Pos pengaduan yang ada untuk menerima pengaduan masyarakat masih terbatas jumlah dan personilnya. Pada level masyarakat, masih terdapat kendala dalam memahami hukum yang berlaku disertai kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Pelaksanaan Qanun Jinayat juga belum sepenuhnya mendukung perlindungan korban kekerasan seksual.
Disarankan menghapus atau merivisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dengan mengisi didalam Qanun tersebut tentang penghukuman yang lebih tegas dan juga pembuktian yang mudah dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Pendirian posko posko pengaduan dan juga posko untuk rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Melakukan penyuluhan terhadap pelecehan seksual ke masyarakat bukan hanya di aparatur desa saja tapi pemerintah terkait harus turun langsung kedalam masyarakat untuk melakukan penyeluruhan sehingga problem ini dipahami oleh masyarakat dari berbagai golongan ataupun tingkatan.

Cases of sexual abuse of children in Aceh Besar are at a very worrying stage even though there have been prohibitions and threats against this crime. This can be seen in the number of cases which continue to increase every year. This increase has not only become a big social problem in society, especially for victims and their families, but also indicates problems in law enforcement in the field. Writing this thesis is intended to find out what factors are behind the increasing number of sexual abuse against children in Aceh Besar District by using Soerjono Soekanto's theory and knowing the implementation of Qanun Jinayat Number 6 of 2014 concerning Qanun Jinayah relating to sexual abuse of children. The research was conducted using a qualitative legal approach with reference to the legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as the norms that live in society. The focus of his study is on law as a set of reality, a set of actions and a set of behavior. The results of the study show that the sanctions in the Qanun Jinayah have not provided a deterrent effect. Proof in such cases is also difficult. Other results show that there are weaknesses in coordination between law enforcers, in addition to differences in understanding the rules contained in the Qanun Jinayah. The existing complaint posts to receive public complaints are still limited in number and personnel. At the community level, there are still obstacles in understanding applicable laws accompanied by a lack of public trust in law enforcers. The implementation of the Qanun Jinayat also has not fully supported the protection of victims of sexual violence. It is recommended to delete or revise Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat by filling in the Qanun regarding stricter punishments and also proof that is easily carried out by law enforcement officials. Establishment of complaint posts as well as posts for rehabilitation of victims of sexual harassment in every sub-district in Aceh Besar District. Conducting outreach on sexual harassment to the community is not only in the village apparatus, but the related government must go directly into the community to carry out the overall process so that this problem is understood by people from various groups or levels.