TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON). | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON).


Pengarang

MUHAMMAD YUNUS - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Dr. mohd din., S.H., M.H - - - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1703101010026

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

345.025 6

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada kasus pencemaran nama baik termasuk delik aduan atau klacht delict artinya harus diadukan terlebih dahulu harus adanya laporan atau pengaduan sehingga dapat diproses, namun pada Putusan Nomor 54 Pid/Sus/2020/PN Tkn dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus.2019 PN Tkn yang mengadu merupakan orang yang bekerja di intansi Polri.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab perbedaan hukuman dalam Putusan Nomor 54 Pid/Sus/2020/PN Tkn dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus.2019 PN Tkn dan menjelaskan disparitas dalam Putusan Nomor 54 Pid/Sus/2020/PN Tkn dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus.2019 PN Tkn.
Metode penelitian merupakan penelitian normatif-empiris yang meneliti mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang sudah dikodifikasi yang berupa putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah case approach, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa penyebab perbedaan putusan pada Putusan Nomor 54 Pid.Sus/2020/PN Tkn dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus.2019 PN Tkn pada pertimbangan yang mempertimbangkan bahwa perbuatan Said Muslim dan Kurniadi dianggap meresahkan masyarakat dan merusak martabat instansi tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan berat dan ringannya untuk memvonis Said Muslim dan Kurniadi. Disparitas terjadi karena perbedaan hukuman yang diberikan di pengadilan yang sama pada karakteristik perbuatan yang dilanggar yaitu pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Disarankan untuk mempertimbangkan kembali hukuman atau sanksi yang diberikan untuk meminimalisir dampak-dampak buruk yang akan terjadi dalam perbedaan putusan, khususnya oleh hakim dan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terkait disparitas pidana, yang di mana ada perbedaan karena ada aspek-aspek yang dipertimbangkan. Disarankan untuk masyarakat sebaiknya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berekspresi namun harus memperhatikan kata-kata atau kalimat yang akan ditulis ataupun diucapkan.

Article 27 paragraph (3) in conjunction with article 45 paragraph (3) of the ITE Law states that every person who intentionally and without rights distributes and or transmits and or electronic documents that contain insults and or defames, shall be subject to imprisonment for a maximum of four years and or a maximum fine of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred fifty million rupiah). In cases of defamation, including complaint offenses or klacht delicts, meaning that there must be a complaint first, there must be a report or complaint so that it can be processed, but in Decision Number 54 Pid/Sus/2020/PN Tkn and Decision Number 106/Pid.Sus.2019 PN Tkn the complainant was a person who worked at the Police agency. This study aims to describe the causes of differences in sentences in Decision Number 54 Pid/Sus/2020/PN Tkn and Decision Number 106/Pid.Sus.2019 PN Tkn and explain the disparity in Decision Number 54 Pid/Sus/2020/PN Tkn and Decision Number 106/Pid.Sus.2019 PN Tkn. The research method is a normative-empirical research that examines the enactment or implementation of codified normative legal provisions in the form of court decisions. The approach used is the case approach, namely the legal reasons used by judges to arrive at their decisions. The results of the study show that the cause of the difference in decisions in Decision Number 54 Pid.Sus/2020/PN Tkn and Decision Number 106/Pid.Sus.2019 PN Tkn is based on the consideration that the actions of Said Muslim and Kurniadi are considered unsettling to society and undermining the dignity of the institution. The panel of judges considered the weight and lightness in convicting Said Muslim and Kurniadi. The disparity occurs because of differences in the sentences given in the same court on the characteristics of the violated act, namely defamation through electronic media. It is recommended to reconsider the punishments or sanctions given to minimize the adverse effects that will occur in differences in decisions, especially by judges and provide more information and understanding to the public regarding criminal disparities, where there are differences because there are aspects to be considered . It is recommended that the public should use social media as a means of expression but must pay attention to the words or sentences that will be written or spoken.

Citation



    SERVICES DESK