Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Epistemologi merupakan dasar ilmu pengetahuan sedangkan kebijakan publik merupakan suatu konsep, namun setiap konsep memiliki struktur epistemologis yang mempengaruhi bangunan aplikatifnya. Sehingga, teori kebijakan publik dapat diidentifikasi secara epistemologis. Penelitian perbandingan ini penting karena terjadinya imperialisme epistemologis yang ditandai dengan diakuinya epistemologi Barat sebagai kebenaran universal dan dianggap sebagai satu-satunya mode of knowing. Epistemologi Barat memandang objek ilmu hanya terbatas pada unsur-unsur yang bersifat fisik dan mengabaikan hal-hal metafisik seperti agama sehingga dalam perumusan kebijakan muncul istilah “public reason” yang mencoba membahasakan agama ke dalam terminologi publik dalam masyarakat yang plural, namun persoalannya pejabat, tokoh, dan masyarakat sulit mencapai konsensus dalam penyelesaian masalah yang fundamental melalui public reason. Maka dari itu perspektif keduanya harus diuraikan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan dan sintesa epistemologi kebijakan publik perspektif Barat dan Islam, implikasi serta idealnya kebijakan publik suatu negara harus dirumuskan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat library research. Pengumpulan data melalui berbagai buku dan literatur terkait. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perbandingan dari epistemologi keduanya terdapat perbedaan dan persamaan dari masing-masing cara pandang, Barat misalnya memiliki cara pandang yang dikotomik berasas pada rasio dan spekulasi filosofis serta memiliki sifat rasionalitas, terbuka, dan selalu berubah. Sedangkan cara pandang Islam berprinsip tawhidi berasaskan wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi serta memiliki sifat autentisitas dan finalitas. Sehingga implikasi kedua cara pandang tersebut melahirkan konsepnya masing-masing. Adapun idealnya kebijakan publik yang harus dirumuskan oleh suatu negara adalah tidak memungkinkan untuk suatu negara yang memiliki dasar negara berketuhanan seperti Indonesia menerapkan landasan cara pandang kebijakan publik ala Barat. Begitu juga negara-negara Barat akan sulit menyesuaikan nilai yang mereka anut dengan menerapkan kebijakan publik worldview Islam untuk negaranya. Saran yang peneliti berikan pada penelitian ini, bahwa pola kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara harus sesuai dengan prinsip negaranya masing-masing.

Kata Kunci: Epistemologi, Kebijakan Publik, Imperialisme Epistemologis, public reason.

ABSTRACT Epistemology is the basis of science while public policy is a concept, but each concept has an epistemological structure that influences its applicative building. Thus, public policy theory can be identified epistemologically. This comparative research is important because of the occurrence of epistemological imperialism which is marked by the recognition of Western epistemology as a universal truth and considered as the only mode of knowing. Western epistemology views the object of science as limited to physical elements and ignores metaphysical matters such as religion, so that in policy formulation the term "public reason" appears which tries to explain religion into public terminology in a pluralistic society, but the problem is that officials, figures , and it is difficult for the community to reach consensus in solving fundamental problems through public reason. Therefore, both perspectives must be described. The purpose of this study is to compare and synthesize the epistemology of public policy from a Western and Islamic perspective, the implications and ideals of which a country's public policy should be formulated. The method used in this research is descriptive qualitative. This research is library research. Data collection through various books and related literature. The results in the study show that the comparison of the epistemology of the two has differences and similarities from each point of view, the West for example has a dichotomous perspective based on ratio and philosophical speculation and has the nature of rationality, openness, and always changing. Meanwhile, the Islamic perspective with the principle of tawhidi is based on revelation, hadith, reason, experience, and intuition and has the characteristics of authenticity and finality. So the implications of these two perspectives give birth to their respective concepts. As for the ideal public policy that must be formulated by a country, it is not possible for a country that has a divine state basis such as Indonesia to apply the basis of a Western-style public policy perspective. Likewise, Western countries will find it difficult to adjust their values by implementing an Islamic worldview public policy for their country. The advice that the researcher gives in this research is that the pattern of policies implemented by a country must be in accordance with the principles of their respective countries. Keywords: Epistemology, Public Policy, Epistemological Imperialism, public reason.