Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. Selanjutnya pelayanan sosial dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 13. Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Pasal 3 menyatakan bahwa Dinas Sosial adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial. Salah satu urusan sosial adalah mengurus penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas beserta faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum maksimal, dilihat dari bantuan dan pelatihan yang diberikan belum merata karena adanya data yang kurang konkret dan penyandang disabilitas netra menjadi prioritas penerima bantuan daripada penyandang disabilitas ragam lainnya, pendampingan dan pengawasan yang diberikan ketika pelatihan berlangsung tidak diberikan dengan optimal sehingga dampak setelah pelatihan tersebut adalah jangka pendek. Faktor pendukung pada pelaksanaan tugas adalah adanya petugas yang mendata, wewenang dan fasilitas yang dimiliki. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial saat menjalankan tugasnya ialah kurangnya anggaran dana dalam melaksanakan tugas dan sikap kurang kooperatif penyandang disabilitas untuk memenuhi administrasi sehingga pencairan bantuan tertunda. Diharapkan Dinas Sosial Kota Banda Aceh agar lebih dapat melakukan pendataan secara konkret sehingga bantuan dan pelatihan yang diberikan akan tepat sasaran serta kerjasama yang baik antara pihak dinas dan penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT According to Article 90 number (1) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, stated that the Government and Regional Governments are obliged to provide welfare for Persons with Disabilities. Furthermore, social services are carried out by the Aceh Government, Regency/City Governments and the community as described in Aceh Qanun Number 11 of 2013 concerning Social Welfare Article 1 number 13. In Banda Aceh City Qanun Number 11 of 2016 concerning Formation and Composition of Banda Aceh City Regional Apparatus Article 3 states that the Social Services is the organizer of government affairs in the social sector. One of the social affairs is taking care of persons with disabilities who are part of the People with Social Welfare Problems (PMKS). This study aims to identify and explain the role of the Banda Aceh City Social Services in the implementation of social welfare for persons with disabilities along with the supporting and inhibiting factors in carrying out these tasks. This study uses a qualitative method. The results of the study indicate that the role of the Banda Aceh City Social Services has not been maximized, seen from the assistance and training provided have not been evenly distributed due to the lack of concrete data and people with visual impairments are priority aid recipients than people with other types of disabilities, assistance and supervision are provided during the training not given optimally so that the impact after the training is short term. Supporting factors in carrying out tasks are the officers, authority and facilities. As for the obstacles experienced by the Banda Aceh City Social Services when carrying out their duties are lack of funds or budget, and the uncooperative attitude of persons with disabilities in completing administration that causes a pending disbursement of funds. Expected Banda Aceh City Social Services will be able to collect more concrete data so that the assistance and training provided will be right on target, as well as good cooperation between the service and people with disabilities. Keywords : Banda Aceh, Banda Aceh City Social Services, persons with disabilities