Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim dalam hal kesesuaian pemilihan pasal terhadap kronologis kejadian dan penjatuhan pidana denda dibawah ketentuan minimum khusus dalam delik pembalakan liar serta untuk mengkaji aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hasil analisis Putusan No. 101/Pid.Sus/2018/PN Pli adalah hakim tidak memperhatikan fakta bahwa terdakwa tidak hanya melakukan “pengangkutan” tetapi juga “memiliki dan menguasai” kayu hasil hutan sehingga pasal yang tepat untuk terdakwa harusnya Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013. Lalu, hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai alasan penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika terhadap suatu putusan tidak memiliki pertimbangan yang cukup maka putusan tersebut bisa dibatalkan pada tingkat banding serta penjatuhan pidana denda yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penanggulangan kejahatan sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah dari lahirnya UU No. 18 Tahun 2013. Terakhir, Putusan No. 101/Pid.Sus/2018/PN Pli tidak memenuhi kajian aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan karena penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan secara jelas dalam undang-undang. Saran agar hakim selalu memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap serta memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan diputus dengan mengingat tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan baru dalam putusan tersebut.

This study aims to analyse judge’s decision in terms of propriety of selection of articles used on chronological of events and the imposition of fines under the special minimum provisions in illegal logging offenses and to examine aspects of legal certainty, justice and expediency. The analysis result of Verdict Number 101/Pid.Sus/2018/PN.Pli shows that judge did not pay attention to the fact that defendant was not only « transporting » but also « possessing and controlling » forest timber, thus the appropriate article to be imposed for defendant was Article 83 paragraph (1) letter b of Act No. 18 of 2013. Then, the judge did not give any consideration on the reason of imposition of fines in the amount of Rp.10.000.000,00 (ten million rupiah), if a verdict does not have sufficient consideration therefore the verdict can be revoked by the appeal court and the imposition of fines which is not in accordance with the aforementioned provision resulted in failure to achieve the goal of countermeasuring crime as desired by the government from the enactment of Act No. 18 of 2013. Lastly, Verdict No. 101/Pid.Sus/2018/PN/Pli did not fulfill the aspect of legal certainty, justice and expediency because of imposing sanction to defendant not in accordance with provisions that have been implemented according to the laws. It is recommended for the judge to always provide clear and comprehensive consideration and to pay attention to facts revealed during trial and decide the case by acknowledging the goal of legal enforcement so that the verdict will not emerge new problem.