Electronic Theses and Dissertation

Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. yang menetapkan ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandungnya, menjadi dasar untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum menyebabkan adanya pertentangan hukum. Di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu kandung sebagai orang tua mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada sisi yang lain, berdasarkan penetapan tersebut ibu kandung sebagai wali mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum. Di saat bersamaan ibu memiliki dua kekuasaan sekaligus, satu sisi sebagai orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, pada sisi yang lain sebagai wali berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan kekuasaan orang tua dan wali dibedakan, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban perwalian. Terdapatnya dua kekuasaan pada diri seseorang menyebabkan kerancuan yang pada ujungnya memunculkan ketidakpastian.
Penelitian dan pengkajian ini bertujuan mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan ibu kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umur untuk pengurusan penjualan harta anak, mengetahui alasan-alasan (pertimbangan-pertimbangan hukum) Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. dan mengetahui akibat hukum dari penetapan perwalian ibu kandung terhadap anak di bawah umur untuk pengurusan penjualan harta anak.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dengan sumber data adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna, hakim telah melakukan konstruksi hukum argumen peranalogian, yaitu Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi peristiwa yang dihadapi secara substansi mirip dengan peraturan lain yang terkait dengan perwalian, sehingga pada saat Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan tidak mampu menyelesaikan permasalahan, maka ketentuan tersebut dapat dikesampingkan. Kedua, Pertimbangan hukum Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. dalam menetapkan Perwalian terhadap kelima anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah Perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut. Pemohon yang sanggup dan beriktikad baik dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah Perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut dalam perspektif teori perlindungan anak layak diberikan hak perwalian. Pada Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. terdapat kemaslahatan dan kemudaratan, yang menjadi mudarat adalah apabila permohonan ditolak, maka anak terlantar karena tidak ada yang mengurus diri dan hartanya, sedangkan yang menjadi maslahah adalah apabila permohonan dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya, maka tujuan syariat dapat terpenuhi, yaitu menjaga jiwa anak dan menjaga harta anak. Ketiga, Akibat hukum penetapan perwalian ibu Kandung terhadap anak di bawah umur untuk pengurusan penjualan harta anak adalah timbulnya kewajiban dan tanggungjawab yang harus ditunaikan. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut apabila ditunaikan maka akan dapat memenuhi hak-hak anak dan akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan apabila akibat hukum itu tidak ada atau tidak dijalankan maka akan mendatangkan kemudaratan atau kemafsadatan.
Disarankan kepada majelis hakim dalam mengadili perkara perwalian atau yang berkaitan dengan anak, maka harus mengedepankan prinsip a) non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu, dalam mengadili perkara agar senantiasa berpedoman kepada maqasid al-syariah dan tidak mengambil suatu kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan diperlukan adanya suatu lembaga untuk memonitor pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perwalian atau pengurusan harta anak.


Kata Kunci: perwalian, perlindungan anak, kemaslahatan

The stipulation of the Banda Aceh Sharia Court Number 2/Pdt.P/2021/MS.Bna., which specifies the biological mother as the guardian of her biological child, becomes the basis for representing the child in legal actions, resulting in a legal conflict. On the one hand, according to the provisions of Article 47 of Marriage Law Number 1 of 1974, the biological mother as the parent represents the child in legal proceedings. However, according to the law, the biological mother, as the child's guardian, represents the child in legal proceedings. At the same time, the mother has two powers: one as a parent under Article 47 of the Marriage Law, and another as a guardian under Banda Aceh Sharia Court Decision Number 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. The arrangement of parental and guardian powers, including guardianship rights and obligations, is defined in the Marriage Law. The presence of two powers in one person creates confusion, which leads to uncertainty. The purposes of this research and study are to determine the legal discovery method used by judges in determining biological mothers as guardians of minors for the management of the sale of children's assets, to discover the reasons (legal considerations) for the Banda Aceh Sharia Court Number 2/Pdt..P/2021/MS.Bna. determination, and to understand the legal consequences of determining the guardianship of biological mothers for minors for the management of the sale of children's assets. A normative legal research method was used in this study. A law approach and a case approach were used in the research. Secondary data sources include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary (supporting) legal materials. The data obtained, both from primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as from experts, was analyzed using a legal approach and a case approach. The study's findings indicate that, first, the Determination of the Sharia Court of Banda Aceh Number 2/Pdt.P/2021/MS.Bna, in which the judge constructed the legal argument of analogy, namely Article 47 of the Marriage Law, cannot resolve the case. However, the events encountered are so similar to other guardianship regulations that, if Article 47 of the Marriage Law is unable to resolve the problem, the provision can be repealed. Second, the Banda Aceh Sharia Court Number 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. in determining the guardianship of the five children is an assessment of the applicant's ability and good faith in taking care of herself and the assets of the children who will be under her guardianship in the best possible way and solely for the benefit or benefit of the children. An applicant who is capable and has good faith in caring for herself and the assets of the children who will be under her guardianship in the best way possible and solely for the benefit or benefit of the children in the context of child protection theory deserves to be granted guardianship rights. There are advantages and disadvantages in the Banda Aceh Sharia Court’s decision Number 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. The disadvantage is that if the application is rejected, the children are neglected because no one takes care of themselves or their property, whereas the advantage is that if the application is granted by naming the applicant as the guardian of her children, the Sharia objectives of protecting the child's soul and protecting the child's property can be met. Third, the legal consequences of determining the biological mother's guardianship of minors for the management of the sale of children's assets include the emergence of obligations and responsibilities that must be met. If these obligations and responsibilities are met, they will be able to fulfill the rights of the child and bring benefits, whereas if they are not met or are not implemented, they will cause harm or have negative consequences. It is recommended that judges prioritize the principles of a) non-discrimination, b) the best interests of the children, c) the right to life, survival, and development, and d) respect for children's opinions when adjudicating guardianship or child-related cases. Furthermore, it is necessary to have an institution to monitor the implementation of court decisions related to guardianship or management of children's assets when adjudicating cases and to always be guided by maqasid al-syariah and not to draw conclusions that are contrary to the fundamentals of sharia. Keywords: guardianship, child protection, advantages