STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 282/PID.SUS/2021/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 282/PID.SUS/2021/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN


Pengarang

Fanny Ulfiya zari - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Ida Keumala Jempa - 196811081994032002 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1803101010328

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum (S1)., 2022

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Abstrak – Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai putusan pemidanaan yang tidak sesuai dengan Pasal 197 KUHAP dan pertanggungjawaban yang terdapat dalam putusan ini bertentangan dengan filosofi atau teori pertanggungjawaban pidana yang ada di Indonesia. Hasil analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bna tidak memenuhi unsur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu hakim tidak menguraikan pertimbangan secara lengkap terhadap unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, apabila tidak terpenuhi ketentuan yang terdapat dalam ayat (1), maka putusan tersebut batal demi hukum. Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam putusan tersebut di atas juga bertentangan dengan filosofi atau teori pertanggungjawaban pidana, semua pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para pengunjung konser amal dan juga panitia hanya dibebankan kepada terdakwa. Hal ini bertentangan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang mana apabila seorang pelaku tindak pidana telah memenuhi syarat untuk bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, maka ia dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan dan dapat juga dijatuhi sanksi pidana. Disarankan kepada hakim agar dalam proses persidangan harus mempertimbangkan segala unsur pasal yang didakwakan agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan terdakwa.
Kata Kunci: Studi Kasus, Tindak Pidana, Karantina Kesehatan.

Abstract - This research aims to analyze the punishment decisions that are not in accordance with Article 197 of the Criminal Procedure Code and the liability contained in this decision is contrary to the philosophy or theory of criminal responsibility in Indonesia. The results of the analysis of the Banda Aceh District Court Decision Number 282/Pid.Sus/2021/PN Bna is that the decision is not meet the elements of Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code, namely the judge did not describe the complete consideration of the elements of the article charged with the defendant. Based on Article 197 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, if the provisions contained in paragraph (1) are not fulfilled, then the decision is null and void. The criminal responsibility contained in the decision above is also contrary to the philosophy or theory of criminal responsibility, all violations of health protocols committed by the visitors to the charity concert and also the committee are only charged to the defendant. This is contrary to the theory of criminal responsibility which if a perpetrator of a criminal act has met the requirements to be held criminally responsible, then he can be responsible for the actions he has committed and can also be subject to criminal sanctions. It is recommended to the judge that in the trial process, all elements of the articles charged should be considered in order to make the decided verdict does not harm the defendant

Citation



    SERVICES DESK