Electronic Theses and Dissertation

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidikan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menentukan bahwa: “dipidana sebagai pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan”. Meskipun telah ada aturan undang-undang yang melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi, namun kenyataannya tindak pidana tersebut terjadi.
Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minya jenis solar bersubsdi, upaya penanggulangan, serta hambatan dalam melakukan penanggulangan.
Penelitian ini merupakan penelitian Yiridis Empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan untuk memeroleh data sekunder, dengan cara mengkaji serta mempelajari berupa peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku-buku, jurnal, artikel, maupun melalui informasi media internet. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yaitu faktor ekonomi, faktor mudahnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, faktor kurangnya pengawasan pemerintah, serta faktor kurang efektif pelaksanaan hukum. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan ialah upaya preventif dan upaya represif. Hambatan dalam melakukan penanggulangan dari pihak kepolisian yaitu saat mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap data-data oknum atau pelaku kejahatan yang masih kurang lengkap dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
Disarankan kepada pihak BPH Minyak dan Gas Bumi dan pihak Kepolisian agar meningkatkan pengawasan yang ketat di tempat SPBU, Pangkalan, pengencer dan di tempat rawan terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas states that: “Everyone who abuses the transportation and/or trade of fuel oil which is subsidized by the government shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah).” Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code which stipulates that: "Those who are convicted of a crime are those who do it, who order them to do it". Even though there are laws that prohibit and threaten with severe penalties for perpetrators participating in the criminal act of abusing the transportation of subsidized diesel fuel, in reality these crimes occur. The purpose of writing this thesis is to explain the factors that cause participation in criminal acts of abuse of transportation of subsidized diesel fuel, efforts to overcome, and obstacles in carrying out countermeasures. This research is Yiridis Empirical research. Data obtained from library research and field research. Library research to obtain secondary data, by reviewing and studying the form of legislation, writings, either in the form of books, journals, articles, or through internet media information. Field research to obtain primary data, by interviewing respondents and informants. The results of this study explain that the factors causing the occurrence of participating in the criminal act of abusing the transportation of subsidized diesel fuel are economic factors, the easy factor of obtaining subsidized diesel fuel, the lack of government supervision, and the ineffectiveness of implementing the law. The countermeasures that have been carried out are preventive and repressive efforts. Obstacles in carrying out countermeasures from the police are when obtaining information from the public on incomplete data on unscrupulous persons or perpetrators of crime and lack of legal awareness of the community. It is recommended to BPH Oil and Gas and the Police to increase strict supervision at gas stations, bases, diluents and in places prone to abuse of subsidized fuel oil.