Electronic Theses and Dissertation

Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f perbuatan yang dilarang dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Namun dalam praktiknya ditemukan perbuatan berupa penipuan pengembalian uang kembali oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen saat menggunakan aplikasi dompet digital.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengkaji dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menggunakan dompet digital dalam praktiknya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen yang bertransaksi di dunia maya serta upaya hukum yang ditempuh konsumen ketika terjadi pelanggaran transaksi yang menggunakan dompet digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara responden dan informan, dan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan mempelajari dan membaca bahan hukum pada perpustakaan dan dari internet. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dompet digital menerapkan asas kepastian hukum serta memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pelaku usaha, menyediakan pelayanan pengaduan bagi konsumen dan, pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha dompet digital. Faktor penghambat dalam penegakan hukum perlindungan konsumen dompet digital yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, knowledge konsumen tentang perlindungan konsumen dan digital yang masih lemah, kesadaran membaca masih kurang dan sistem layanan yang disediakan masih belum maksimal. Adapun upaya hukum yang ditempuh konsumen mengajukan gugatan melalui pengadilan atau luar pengadilan, untuk dompet digital bisa juga ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta upaya penegakan hukum menyadarkan konsumen secara mandiri dengan melakukan sosialisasi dan membantu dalam penyelesaian permasalahan konsumen dompet digital.
Disarankan kepada pemerintah daerah Kota Banda Aceh dan lembaga perlindungan konsumen memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai UUPK. Pelaku usaha lebih meningkatkan lagi layanan yang disediakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi konsumen. Konsumen lebih teliti lagi, dan selanjutnya bagi pemerintah daerah kota Banda Aceh lebih gencar dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi agar masyarakat mengetahui pentingnya mengenai perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan.

Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) relating to Article 8 paragraph (1) letter f prohibited acts, it is explained that business actors who are prohibited from producing and/or trading goods and/or services do not in accordance with the promise stated in the label, etiquette, description, advertisement or promotion of the sale of the said goods and or services. However, in practice, it is found that there are acts in the form of money back fraud by business actors for the losses experienced by consumers when using digital wallets. The purpose of this paper is to examine and explain the legal protection provided to consumers who use digital wallets in practice, the factors that cause obstacles in law enforcement of consumer protection who transact in cyberspace and legal remedies taken by consumers when transactions using wallets occur. digital. This research uses sociological juridical research. Methods of collecting data from field research by conducting interviews and informants, and library research by collecting data by studying and reading legal materials in libraries and the internet. The approach used in writing this thesis is a qualitative approach method. Based on research, the legal protection provided by digital wallet consumers is applied as legal certainty and provides administrative and criminal sanctions to business actors, provides complaint services for consumers and, supervision carried out by Bank Indonesia and the Financial Services Authority against digital wallet business actors. The inhibiting factors in law enforcement of digital wallet consumer protection are the lack of public awareness, consumer knowledge about consumer and digital protection is still weak, reading awareness is still lacking and the service system provided is still not optimal. For legal remedies taken by consumers to file lawsuits through courts or courts, for digital wallets it can also go to Bank Indonesia and the Financial Services Authority, as well as legal efforts to make consumers aware of themselves by conducting socialization and helping resolve digital wallet consumer problems. It is recommended to the local government of Banda Aceh City and consumer protection agencies to provide guidance to business actors regarding UUPK. Business actors further improve the services provided so as not to cause problems for consumers. Consumers are more careful, and furthermore, the local government of Banda Aceh is more aggressive in conducting outreach activities so that the public knows the importance of consumer protection and increases public awareness of the importance of knowledge.