Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KECAMATAN PULO ACEH
Pengarang
Faljasta Raski - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0910103010087
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala., 2014
Bahasa
Indonesia
No Classification
320.6
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
FALJASTA RASKI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PENDIDIKAN DI KECAMATAN PULO ACEH.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah-
Kuala (ix, 84), pp, tabl, bibl, app
Dr. Taqwaddin, SH, SE., M.S dan Radhi Darmansyah,
M.Sc.
Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah
melalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkungan
pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segala
bidang termasuk dunia pendidikan. Mengarah pada bidang pendidikan di daerah
kepulauan sangat butuh perhatian khusus dari pihak pemerintah, dikarenakan
tingkat pendidikan di daerah kepulauan masih sangat rendah. Perbandingan
pendidikan yang ada disana sebelum dan sesudah tsunami sangat jauh berbeda,
sebelum bencana tsunami melanda Pulo Aceh kondisi pendidikan di daerah
tersebut bisa dikatakan hampir berjalan dengan efektif. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui, yaitu: 1. Kebijakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah
Aceh Besar dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Pulo Aceh, 2.
Langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Aceh Besar dalam mengatasi
keterpencilan Pulo Aceh dibidang pendidikan, dan 3. Persepsi masyarakat Pulo
Aceh terhadap pendidikan. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini
dilakukan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapat data sekunder
dengan cara mengkaji buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan, kemudian
penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara
observasi serta mewawancarai responden dan informan. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh Besar belum
optimal, hanya mengupayakan fasilitas untuk penunjang pendidikan di Pulo Aceh,
serta dengan mengarahkan para pengajar yang tidak sesuai yang dibutuhkan oleh
pendidikan disana. Terobosan yang di ambil Pemerintah sudah mengupayakan
langkah awal untuk melakukan pertukaran guru yang berkompeten dan bermutu
agar menunjang mutu pendidikan di daerah kawasan Aceh Besar yang akan
berjalan pada masa 2014-2017. Persepsi masyarakat Pulo Aceh akan pentingnya
pendidikan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah Aceh Besar. Disarankan
kepada Pemerintah Aceh Besar dalam pembuatan kebijakan agar lebih melihat
serta meninjau lokasi atau daerah yang ingin diberikan perhatiannya, dikarenakan
ada daerah-daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh
pemerintah. Hal ini sering terjadi di Negara Republik Indonesia, diharapkan
kedepan pemerintah agar lebih teliti sebelum memberi.
Kata kunci: kebijakan, pendidikan, Pulo Aceh.
Tidak Tersedia Deskripsi
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PULO ACEH (SESUAI QANUN NOMOR 16 TAHUN 2008) (MUAMMAR RAIS, 2020)
STRATEGI PEMERINTAH ACEH MENJADIKAN ACEH SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DI WILAYAH BARAT INDONESIA (M.haekal Dwi Putra, 2018)
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (ROSA WULLANDARI, 2016)
KERAGAMAN KUPU-KUPU YANG TERDAPAT DI GAMPONG LAMTENG PULORN NASI KECAMATAN PULO ACEH KABUPATEN ACEH BESARRNKERAGAMAN KUPU-KUPU YANG TERDAPAT DI GAMPONG LAMTENG PULORN NASI KECAMATAN PULO ACEH KABUPATEN ACEH BESARRNKERAGAMAN KUPU-KUPU YANG TERDAPAT DI GAMPONG LAMTENG PULORN NASI KECAMATAN PULO ACEH KABUPATEN ACEH BESARRNKERAGAMAN KUPU-KUPU YANG TERDAPAT DIGAMPONG LAMTENG PULO NASI KECAMATAN PULO ACEH KABUPATEN ACEH BESAR (Zukira, 2014)
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK CAGAR BUDAYA LAMURI (Mochammad Riyansyah, 2015)