Electronic Theses and Dissertation

Inspektorat merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk memastikan terwujudnya good governance,clean government, dan pelayanan publik yang dibentuk untuk melakukan pengawasan secara internal. Inspektorat tidak hanya mengawasi pemerintahan daerah saja namun juga memiliki wewenang untuk membina serta mengawasi setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong. Terdapat temuan penyimpangan di beberapa desa yang sudah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Inspektorat dan terkesan membiarkan dan menutupi kasus tersebut. Muncul permasalahan tersebut menilai bahwa pelaksanaan akuntabilitas Inspektorat Kota Langsa masih sangat rendah, akibatnya muncul rasa ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah terkait kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas pada Inspektorat Kota Langsa serta apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan fungsi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kineja dan teori akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksripsif. Hasil dari penelitian ini Inspektorat melaksanakan 3 indikator akuntabilitas dengan baik, yakni : Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan. Inspektorat Kota Langsa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintah gampong belum dapat dikatakan akuntabel, karena inspektorat belum mampu menyajikan informasi secara terbuka, cepat, dan tepat. Tetapi Inspektorat sudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kinerjanya sebagai pelaksana pembinaan terdapat beberapa hambatan yaitu keterbatasannya anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintah gampong. Diharapkan untuk Inspektorat dapat terus mempertahankan kinerjanya sebagai pengawas dan pelaksana pembinaan, dapat memaksimalkan anggaran yang diberikan, serta untuk pemerintahan gampong dapat memilih SDM yang berkompeten agar dapat mencapai kesejahteraan gampong.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Inspektorat, Kota Langsa

The inspectorate is a supporting element of regional government which has the task of ensuring the realization of good governance, clean government, and public services that are formed to carry out internal supervision. The Inspectorate is not only in charge of local government but also has the authority to foster and supervise every administration of gampong government affairs. There are findings of irregularities in several villages that have been reported but have not been followed up by the Inspectorate and seem to have ignored and covered up the case. The existence of these problems is considered the implementation of the accountability of the Langsa City Inspectorate is still very low, causing a sense of dissatisfaction and lack of trust from the public. The purpose of this study is related to the performance of the State Civil Apparatus in carrying out the accountability function at the Langsa City Inspectorate and what are the obstacles in carrying out this function. In this study, the author uses performance theory and accountability theory. This study uses qualitative research methods as a research procedure that produces descriptive data. The results of this study the Inspectorate implemented 3 indicators of accountability well, namely: Process Accountability, Program Accountability, and Policy Accountability. The Langsa City Inspectorate in carrying out its duties and functions as the executor of guidance on the implementation of gampong government affairs cannot be said to be accountable, because the inspectorate has not been able to present information openly, quickly, and accurately. But the Inspectorate has provided maximum service to the community. In carrying out its performance as an executor of coaching, there are several obstacles, namely budget limitations and limited human resources faced in carrying out guidance on the implementation of gampong government affairs. It is hoped that the Inspectorate can continue to maintain its performance as supervisor and executor of coaching, can maximize the budget given, and for the gampong government to choose competent human resources in order to achieve village welfare. Keyword: Accountability, Performance, Inspectorate, Langsa City