Electronic Theses and Dissertation

Pemerintah, masyarakat dan lingkungan membutuhkan hubungan timbal balik yang seharusnya dijaga agar tetap dalam kondisi yang serasi dan dinamis, termuat dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (3) dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian dan kerusakan lingkungan. Kehadiran perusahaan semen di Kecamatan Lhoknga secara ekonomis memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Aceh Besar dan juga Provinsi Aceh. Namun, selain berdampak positif juga memberi dampak negatif terhadap kelestarian dan fungsi lingkungan, salah satunya dampak dari peledakan. Perlu adanya penanganan yang serius untuk mengatasinya. Maka, pemerintah daerah berperan dalam penanganan dampak peledakan oleh PT.SBA di Kecamatan Lhoknga. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan terkait peran pemerintah daerah dalam penanganan dan hambatan dalam penanganan dampak peledakan di Kecamatan Lhoknga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran pemerintah dan beberapa konsep pendukung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah daerah dalam penanganan dampak peledakan adalah pertama selaku pelopor yaitu pemantauan dampak yang terjadi di masyarakat, namun pemantauan yang dilakukan belum maksimal karena masih adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat, yang kedua yaitu selaku dinamisator yaitu mediasi, namun faktanya mediasi juga belum dapat memberikan kepastian kepada masyarakat terkait ganti rugi kerusakan. Dalam melaksanakan perannya pemerintah daerah menghadapi hambatan yaitu terkait kurangnya keterbukaan dari pihak perusahaan terkait permasalahan peledakan. Di harapkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dan juga Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dalam hal pengawasan dan untuk lebih sering meninjau dan mengawasi langsung kelapangan agar tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terdampaknya masyarakat sekitar akibat dari aktivitas suatu perusahaan.
Kata Kunci : Peran Pemerintah, PT. Solusi Bangun Andalas,Aceh Besar

The government, society and the environment need a reciprocal relationship that should be maintained in a harmonious and dynamic condition, contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management Article 13 paragraph (3) where local governments have the authority to control and manage the environment. environmental damage. The presence of a cement company in Lhoknga Subdistrict economically has a major influence on the development of Aceh Besar and Aceh Province. However, in addition to having a positive impact, it also has a negative impact on environmental sustainability and functions, one of which is the impact of blasting. Serious treatment is needed to overcome this. Thus, the local government plays a role in handling the impact of the explosion by PT.SBA in Lhoknga District. The purpose of this study is to explain the role of local governments in handling and obstacles in handling the impact of blasting in Lhoknga District. In this study, the author uses the theory of the role of government and several supporting concepts. This study uses a qualitative approach. The results of this study found that the role of local governments in handling the impact of blasting was first as a pioneer, namely monitoring the impacts that occurred in the community, but the monitoring carried out was not optimal because there were still impacts felt by the community, the second was as a dynamist, namely mediation, but in fact Mediation has also not been able to provide certainty to the community regarding compensation for damage. In carrying out its role, the local government faces obstacles, namely the lack of transparency from the company regarding the blasting problem. It is hoped that the Regional Government of Aceh Besar Regency and also the Aceh Besar Environmental Service are expected to further improve performance in terms of supervision and to more often review and supervise directly the field so that there are no irresponsible parties that affect the surrounding community as a result of the activities of a company. Keywords: Government Role, PT. Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar