Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi yang memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 tentang tugas KPP Pratama,dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210\PMK.01\2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi yang memiliki vertical direktorat jenderal pajak. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengawasan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Banda Aceh terhadap kepatuhan wajib pajak di Banda Aceh, dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Banda Aceh, serta untu mengetahui upaya yang dilakukan dalam meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dan teori kepatuhan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan KPP Pratama terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal karena masih ada beberapa wajib pajak yang tidak patuh. Ketidakpatuhannya disebabkan oleh beberapa alasan seperti pelayanan yang kurang baik, dan rendah pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Adapun terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan pengawasan wajib pajak, hambatan tersebut berupa hambatan internal yaitu, waktu dan sistem dan hambatan eksternal berupa informasi data wajib pajak yang tidak lengkap dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di bidang perpajakan, adapun upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama dalam meminimalisir hambatan tersebut,yaitu melakukan pembinaan tentang peraturan perpajakan terhadap wajib pajak, baik wajib pajak baru maupun wajib pajak lama, dan selalu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Diharapkan kepada KPP Pratama Banda Aceh dapat meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak serta dapat meminimalisir hambatan-hambatan dalam pelaksanaan berjalan dengan maksimal.
Kata Kunci: Pengawasan, Wajib Pajak, KPP Pratama Banda Aceh

ABSTRACT Taxes are a very important source of state revenue for the implemention and improvement of national development to achieve prosperity and public welfare.The tax service Office (KPP) Pratama is an agency that has the one task, namely carrying out supervising of taxpayer compliance as stated inArticle 58 regarding the duties of the primary KPP, in the regulation of the minister of finance of the Republic of Indonesia Number 210\PMK.01\2017concerning organization and work procedures. An agency that has a vertical directorate general of taxes, which states that KPP Pratama has the task of article 58 regarding the duties of KPP Pratama Banda Aceh. However, in reality the supervision has not run optimally.This study aims to indentify and explain the supervision carried out by KPP Pratama Banda Aceh on taxpayer compliance in Banda Aceh City, and explain the effect of supervision carried out by KPP Pratama on taxpayer carrying outservices,conseling, and supervision, and law enforcement of taxpayer in the field of income, volue added tax, sales tax on luxury goods, indirect taxes, land and building taxes in its area of authority based on statutory regulations. This study aims to identify and explain the supervision carried out by KPP Pratama Banda Aceh on taxpayer compliance in Bnda Aceh, and to explan the obstacles faced by KPP Pratama Banda Aceh, as well as to find out the efforts made to minimize these obstacles. This study uses the theory of supervision and theory of compliance. The method in this research is qualitative with a descriptive approach. The results of the study indicate that the supervision carried out by KPP Pratama on taxepayer compliance is still not optimal because there are still some taxpayer who do not comply and there are still obstacles in the process of supervising taxpayer. These obstacle are in the form of internal barriers, namely, time and system and external obstacles in the form of incomplete taxpayer datainformation and the lack of public awareness in the field of taxation, while the efforts made by KPP Pratama inminizing these obstacles, namely providing guidance to taxpayer, both mandatory new taxes and old taxpayer,and always provide convenience for taxpayer in paying taxes. It is hoped that the KPP Pratama Banda Aceh can improve supervision of taxpayer and can minimize obstacles in the implementation of taxpayer supervisionso that later supervision of taxpayer compliance runs optimaly. Keywords: Supervision, Taxpayer, KPP Pratama Banda Aceh