Electronic Theses and Dissertation

Permasalahan persampahan di Indonesia sangatlah komplek, salah satu wilayah yang mengalaminya adalah Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, namun masih terdapat beberapa titik penumpukan dan pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Produksi sampah pada kawasan Kabupaten Aceh Besar selalu mengalami peningkatan sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar harus bekerja keras dalam menangani permasalahan sampah, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi Qanun pengelolaan sampah serta kendala yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Anderson untuk mengukur implementasi Qanun atau kebijakan dapat dikaji melalui 4 aspek implementasi yaitu siapa yang mengimplementasi, hakikat dari proses administrasi, kepatuhan dan dampak yang dari pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana secara efektif, hal ini dapat dilihat dari tahapan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah. Aktor penting dalam mengimplementasikan Qanun pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala DLH, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Petugas Lapangan. Sedangkan yang menjadi kendala dalam implementasi Qanun pengelolaan sampah adalah anggaran yang dimiliki tidak memadai, sarana dan prasarana yang kurang, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan kendala-kendala dalam pengimplementasian Qanun pengelolaan sampah ini agar sampah di kawasan Aceh Besar bisa dikelola dengan baik dan menciptakan Aceh Besar sebagai wilayah yang bersih dan nyaman.
Kata Kunci: Implementasi Qanun, Pengelolaan Sampah, DLH

The problem of solid waste in Indonesia is very complex, one of the areas experiencing it is Aceh Besar District. The Aceh Besar District Government issued Qanun Number 8 of 2013 concerning Waste Management, but there are still several points of accumulation and indiscriminate disposal of waste by the community. Waste production in the Aceh Besar Regency area is always increasing so that the Aceh Besar Regency Environmental Service must work hard in dealing with waste problems, but in its implementation there are still problems. This study aims to find out and explain how the implementation of the Qanun on waste management and the obstacles faced by the Aceh Besar District Environmental Service. The theory used in this research is the theory of policy implementation according to Anderson to measure the implementation of Qanun or policies can be studied through 4 aspects of implementation, namely who implements, the nature of the administrative process, compliance and the impact of policy implementation. This research uses descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of the Qanun on waste management by the Environmental Service has not been implemented effectively, this can be seen from the stages of collecting, transporting and processing waste. Important actors in implementing the Qanun management by the Environmental Service are the Head of the Environment Agency, the Head of the Waste Management Division, the Head of the Waste Reduction Section, the Head of the Waste Handling Section and the Field Officer. Meanwhile, the obstacles in implementing the Qanun on waste management are inadequate budgets, inadequate facilities and infrastructure, and lack of public awareness. For this reason, it is hoped that the Regional Government can resolve the obstacles in implementing this waste management Qanun so that waste in the Aceh Besar area can be managed properly and create Aceh Besar as a clean and comfortable area. Keywords: Qanun Implementation, Waste Management, DLH