Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi GrabBike akibat wanprestasi yang dilakukan pengguna GrabFood melalui fitur GrabFood dalam pembayaran tunai dan menjelaskan bagaimana penyelesaian ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan pengguna GrabFood melalui fitur GrabFood dalam pembayaran tunai. Hasil penelitian penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak belum diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, akan tetapi pengemudi GrabBike berhak untuk menuntut pengguna GrabFood untuk meminta kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Dan juga perlindungan yang diberikan oleh Grab dengan cara pembekuan akun dan menyediakan layanan penggantian uang (reimbursement). Dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah maupun negosiasi antara para pihak dan juga bisa melaporkan kepada pihak Grab Indonesia. Disarankan pemerintah menerbitkan aturan khusus yang mengatur secara tegas mengenai transportasi online ataupun pemerintah dapat memberi dukungan kepada pihak Grab dan pihak pengemudi Grab dan kepada pihak Grab Indonesia diharapkan untuk menambah pengawasan terkhususnya pada layanan penggantian uang (reimbursement) sehingga dapat mempermudah pihak perusahaan sendiri dan juga dapat membantu pengemudi GrabBike untuk mencapai keadilan yang sebaik-baiknya.

This research aims to analyse the current legal protection for the GrabBike drivers due to the default which committed by the GrabFood users through the cash payment method on the GrabFood feature and explicate the way to resolving the problems while the default is conducted by the GrabFood users through the GrabFood cash payment feature. The results of this research showed that the implemented legal protection for the parties is not explicitly regulated in Act No. 11 of 2008 on the Information and Electronic Transactions, but the GrabBike driver has the right to sue GrabFood users to ask for the compensation of the loss as regulated in Article 1243 of the Civil Code. Then, the protection provided by Grab are through the account’s blocking and through the provision of reimbursement services. Furthermore, the dispute settlement could be done through the deliberation or negotiation between the parties and also through the report towards the Grab Indonesia headquarter. It is recommended to the government should create a strict special rules to regulate the online transportation or the government could provide support to Grab and Grab drivers and to the Grab Indonesia headquarter is advised to improve the supervision, particularly on the reimbursement services in order to make it easier for the company itself and also could help the GrabBike drivers to achieve the greatest justice.