Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN GAMPONG (…

Ernaldi

EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN GAMPONG (Suatu Penelitian Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Aceh Besar) Ernaldi* Syarifuddin** M. Ya'kub Aiyub Kadir *** ABSTRAK Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber Pendapatan Gampong selain Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampenerut Gampong, Lampeunerut Ujong Blang, Payaroh, Tingkeum, dan Lampeuneun. Salah satu faktor pendukung meningkatkan kesejahteraan seluruh lap…

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATRNKOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARANR…

Nila Sari

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Nila Sari* Syarifuddin** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu pengawasan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat yaitu pelayanan kesehatan. fungsi pengawasan t…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…

Surya Denta

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA AKAD PERBANKAN SYARIAH YANG MENCANTUMKAN LAFAD…

Suvia Husnalita

Dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seluruh aktivitas produk serta lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam. Demikian juga dengan Notaris yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta perbankan syariah dengan berpedoman pada Pasal 38 UUJN. Penambahan Basmallah yang dicantumkan notaris tersebut berdasarkan permintaan sebagian besar perbankan seperti Bank Syariah Indonesia, bank BTN Syariah dan lain-lain. Namun disebagian perbankan lainnya seperti ba…

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN…

BELLA NABILAH SIREGAR

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, m…

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PEMBERDAYAAN INDUSTRI…

FAJAR QUDRY

Menteri Pertanian dalam Lampiran Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 telah menetapkan daerah Aceh Selatan sebagai lokasi kawasan pertanian nasional dengan komoditas pala sebagai komoditas prioritas. Namun daerah Aceh Selatan belum sepenuhnya peduli terhadap nasib industri pala sekarang ini, padahal sebelumnya industri pala menjadi potensi dan sumber pendapatan di Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dalam menjadikan industri pala …

STRATEGI PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PRO…

Tessa aprikindesa

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 183 ayat (1) dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Serta terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 pasal 10 ayat (1) menjelaskan tujuan dari pe…

PENYALURAN BANTUAN DANA PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PADA KELOMPOK NELAYA…

IRMAYANI

ABSTRAK Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang mana penghasilannya sangat bergantung terhadap keadaan laut. Oleh karena itu, keterbatasan hasil tangkapan ikan tentu akan berdampak terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Keterbatasan ini menyebabkan nelayan sangat rentan dengan kemiskinan. Menghadapi problematika masyarakat pesisir tersebut, pemerintah melalui Departemen Kelautan da…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERA…

Napsiah Marito Siregar

ABSTRAK Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena yang sangat memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia di berbagai sektor salah satunya ialah sektor pariwisata. Pantai Pandan merupakan destinasi wisata yang sangat populer namun pada saat pandemi COVID-19 destinasi ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Hal ini tentu sangat berimbas bagi penjual souvenir yang mengalami pemerosotan ekonomi karena kurangnya pendapatan penjualan mereka pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini untuk…


    SERVICES DESK