Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PEMBERDAYAAN INDUSTRI…

FAJAR QUDRY

Menteri Pertanian dalam Lampiran Nomor 472/Kpts/Rc.040/6/2018 telah menetapkan daerah Aceh Selatan sebagai lokasi kawasan pertanian nasional dengan komoditas pala sebagai komoditas prioritas. Namun daerah Aceh Selatan belum sepenuhnya peduli terhadap nasib industri pala sekarang ini, padahal sebelumnya industri pala menjadi potensi dan sumber pendapatan di Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dalam menjadikan industri pala …

STRATEGI PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PRO…

Tessa aprikindesa

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 183 ayat (1) dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Serta terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 pasal 10 ayat (1) menjelaskan tujuan dari pe…

PENYALURAN BANTUAN DANA PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PADA KELOMPOK NELAYA…

IRMAYANI

ABSTRAK Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang mana penghasilannya sangat bergantung terhadap keadaan laut. Oleh karena itu, keterbatasan hasil tangkapan ikan tentu akan berdampak terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Keterbatasan ini menyebabkan nelayan sangat rentan dengan kemiskinan. Menghadapi problematika masyarakat pesisir tersebut, pemerintah melalui Departemen Kelautan da…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERA…

Napsiah Marito Siregar

ABSTRAK Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena yang sangat memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia di berbagai sektor salah satunya ialah sektor pariwisata. Pantai Pandan merupakan destinasi wisata yang sangat populer namun pada saat pandemi COVID-19 destinasi ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Hal ini tentu sangat berimbas bagi penjual souvenir yang mengalami pemerosotan ekonomi karena kurangnya pendapatan penjualan mereka pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini untuk…

PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUS…

Zulyani Mahmud

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai tugas memberikan pembinaan dan mempenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun di dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Maka dengan tidak adanya pemenuhan hak rekreasional terhadap anak di dalam LPKA merupaka…

ELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL RNINSPEKTORAT DAERAH DI KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD BIMA KAHFFI

ABSTRAK Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pasal 4 huruf g, yaitu terwujudnya peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Namun kenyataan di lapangan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kota Banda Aceh belum sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan internal Inspe…

PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB…

NURUL RAUZAH

ABSTRAK Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi yang memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 tentang tugas KPP Pratama,dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210\PMK.01\2017 tentang organisasi dan tata kerj…

PELAKSANAAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Firhansyah

ABSTRAK (Dr. Iman Jauhari, S.H, M.Hum.) Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan ditentukan pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun pada keny…

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…

Miftahul Jannah

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…

PENGATURAN TENTANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK RNPIDANA ALIRAN SESAT BERD…

Cut Mega Khairina Kesuma

Indonesia merupakan Negara hukum yang penegasnnya termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, dan proses peradilan dan lembaga pengadilan Indonesia memiliki kedudukan dan makna teramat penting. Keberadaan aturan-aturan mengenai aliran sesat dianggap menimbulkan dualisme hukum, yang mana kondisi seperti ini akan menimbulkan kotroversi di masyarakat luas mengenai paham…


    SERVICES DESK