Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N…

Risnalisa. Sb

ABSTRAK RISNALISA.SB, (2023) Syamsul Bahri SHI.,M.A Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian pada Pasal 37 menyatakan apabila perkawinan putus karena penceraian maka pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing. Namun pada kenyataannya ketika suaminya itu meninggal dunia datanglah istri keduanya untuk menuntut harta bersama sedangkan…

SRATEGI PEMERINTAH ACEH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH MELALUI GERAKAN NA…

SAFINAZ OLVIA

Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diluncurkan Presiden Jokowi pada tahun 2021 lalu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Gerakan ini merupakan wujud pelaksanaan wakaf yang lebih luas, yang dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi dan memberikan pengaruh bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat, tidak lagi hanya terbatas untuk tujuan ibadah. Pemerintah Aceh belum bisa untuk menjalankan wakaf uang ini, mel…

UPAYA PEMERINTAH ACEH DALAM MENDUKUNG FATWA MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TER…

SITI MAWADDAH

MPU Aceh telah mengatur tentang larangan bermain game Online pada fatwa No 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain game PUBG dan Sejenisnya haram menurut fihq Islam yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kita jumpai masyarakat yang bermain game tersebut, seperti perserta tim esports mobile legends perwakilan dari Aceh, yang dikirim pada Pekan Olahraga Nasional ke 20 yang digelar di Provinsi Papua pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat yang dialami oleh…

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM P…

Putri Amelia

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Putri Amelia Azhari * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada tahun 2020. Semua lembaga keuangan di Aceh mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lesing, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Gampong yang memakai siste…

ANALISIS POLICY CAPACITY TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMB…

T. AULIYA RAHMAN

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam pada setiap Lembaga Keuangan (LK) di Provinsi Aceh. Pada BAB XI Pasal 65 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS menetapkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diundangkan, artinya masa dispensasi peralihan yang diberikan sampai batas waktu …

PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK…

Siti Farahsyah Addurunnafis

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terhadap Pasal 76D tersebut terdapat ancaman pidana yakni dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa bagi…

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH …

Zia Ul Azmi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR Zia Ul Azmi Zahratul Idami Darmawan ABSTRAK Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan…

KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI QADHI NIKAH TIDAK SAH (SUATU PENE…

Almas Salsabila

KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI QADHI NIKAH TIDAK SAH (Suatu Penelitian di Desa Uteunkot Kota Lhokseumawe) Almas Salsabila* Ilyas** Iman Jauhari*** ABSTRAK Perkawinan yang dilakukan melalui qadhi nikah tidak sah merupakan suatu perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Dimana hukum negara mengesahkan terjadinya suatu perkawinan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dan tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke…

KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKET…

MUHAMMAD YAZIDIL ILMY

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK merupakan bagian dari Lembaga Adat tingkat Kampung dikabupaten Aceh Tamiang. Namun, kedudukanya sebagai Lembaga Adat tingakat kampung belumm berjalan secara maksimal karena perannya dalam menyelesaiakan sengketa dalam menyarakat tidak terlihat dari pada Lembaga Adat lainya. Selain itu, Pasal 44 huruf g dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 yang memberikan tugas terhadap MDSK dalam meyelesaiakan sengketa yang timbul…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN …

FARAH DIANA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabuten dengan jumlah lahan sawah yang cukup luas. Namun beberapa tahun kebelakangan Kabupaten Aceh Besar mengalami penyempitan lahan pertanian yang di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Secara yuridis pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 tentang fungsi pengawasan, pembinaan…


    SERVICES DESK