Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERALIHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PIDIE

Aulia Nahla Indah

PERALIHANHARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PIDIE Aulia Nahla Indah * Imam Jauhari ** Zahratul Idami *** ABSTRAK Aturan mengenai peralihan harta bersama dalam perkawinan tercantun di dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam maupun Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut mengacu kepada perkawinan dengan azas monogami, namun harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jauh berbeda dengan perkawinan monogami. Di dalam Pasal 94 ayat (1).…

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PEN…

WANDI ARIWIJAYA

Pasal 7 Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 88 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Subulussalam menyebutkan bahwa pemerintah gampong dilibatkan dalam penanganan penyebaran wabah Covid-19 dengan membentuk gugus tugas di wilayahnya dengan harapan melarang masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang membuka peluang penyebaran wabah tersebut. Lahirnya Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol…

OPTIMALISASI KINERJA PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISB…

ALDIANTO

Pasal 203 Qanun No.5 Tahun 2007 menjelaskan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diantaranya menegakkan Qanun. Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam Pasal 23 telah melarang kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi termasuk prostitusi online. Dalam kenyataannya penegakan Qanun yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah belum Optimal karena masih ada prostitusi online yang terjadi di Banda…

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N…

Risnalisa. Sb

ABSTRAK RISNALISA.SB, (2023) Syamsul Bahri SHI.,M.A Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian pada Pasal 37 menyatakan apabila perkawinan putus karena penceraian maka pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing. Namun pada kenyataannya ketika suaminya itu meninggal dunia datanglah istri keduanya untuk menuntut harta bersama sedangkan…

SRATEGI PEMERINTAH ACEH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH MELALUI GERAKAN NA…

SAFINAZ OLVIA

Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diluncurkan Presiden Jokowi pada tahun 2021 lalu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Gerakan ini merupakan wujud pelaksanaan wakaf yang lebih luas, yang dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi dan memberikan pengaruh bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat, tidak lagi hanya terbatas untuk tujuan ibadah. Pemerintah Aceh belum bisa untuk menjalankan wakaf uang ini, mel…

UPAYA PEMERINTAH ACEH DALAM MENDUKUNG FATWA MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TER…

SITI MAWADDAH

MPU Aceh telah mengatur tentang larangan bermain game Online pada fatwa No 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain game PUBG dan Sejenisnya haram menurut fihq Islam yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kita jumpai masyarakat yang bermain game tersebut, seperti perserta tim esports mobile legends perwakilan dari Aceh, yang dikirim pada Pekan Olahraga Nasional ke 20 yang digelar di Provinsi Papua pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat yang dialami oleh…

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM P…

Putri Amelia

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Putri Amelia Azhari * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada tahun 2020. Semua lembaga keuangan di Aceh mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lesing, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Gampong yang memakai siste…

ANALISIS POLICY CAPACITY TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMB…

T. AULIYA RAHMAN

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam pada setiap Lembaga Keuangan (LK) di Provinsi Aceh. Pada BAB XI Pasal 65 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS menetapkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diundangkan, artinya masa dispensasi peralihan yang diberikan sampai batas waktu …

PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK…

Siti Farahsyah Addurunnafis

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terhadap Pasal 76D tersebut terdapat ancaman pidana yakni dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa bagi…

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH …

Zia Ul Azmi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR Zia Ul Azmi Zahratul Idami Darmawan ABSTRAK Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan…


    SERVICES DESK