Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUS…

Zulyani Mahmud

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai tugas memberikan pembinaan dan mempenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun di dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Maka dengan tidak adanya pemenuhan hak rekreasional terhadap anak di dalam LPKA merupaka…

ELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL RNINSPEKTORAT DAERAH DI KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD BIMA KAHFFI

ABSTRAK Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pasal 4 huruf g, yaitu terwujudnya peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Namun kenyataan di lapangan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kota Banda Aceh belum sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan internal Inspe…

PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB…

NURUL RAUZAH

ABSTRAK Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi yang memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 tentang tugas KPP Pratama,dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210\PMK.01\2017 tentang organisasi dan tata kerj…

PELAKSANAAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Firhansyah

ABSTRAK (Dr. Iman Jauhari, S.H, M.Hum.) Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan ditentukan pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun pada keny…

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…

Miftahul Jannah

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…

PENGATURAN TENTANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK RNPIDANA ALIRAN SESAT BERD…

Cut Mega Khairina Kesuma

Indonesia merupakan Negara hukum yang penegasnnya termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, dan proses peradilan dan lembaga pengadilan Indonesia memiliki kedudukan dan makna teramat penting. Keberadaan aturan-aturan mengenai aliran sesat dianggap menimbulkan dualisme hukum, yang mana kondisi seperti ini akan menimbulkan kotroversi di masyarakat luas mengenai paham…

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH DALAM P…

Teja Pratama

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pe…

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TE…

Yurliana

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA (Penelitian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020) Yurliana* Zahratul Idami** M. Adli*** ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tiga fungsi berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilaku…

PUTUSAN PANWASLIH PROVINSI ACEH YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KOMISI PEM…

RISKI AFRIAL

Penelitian ini akan meninjau secara yuridis terhadap Putusan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 001/PS/SN.20/VII/2018 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan memberikan saran terhadap apa yang seharusnya dilakukan dari sisi peraturan perundang-undangan serta kelembagaan, dengan menggunakan teori hierarki norma hukum, teori kewenangan dan teori kepastian hukum sebagai teori pengujinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil a…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH BARANG FURNITURE (PERABOT) PADA PRIORITAS GR…

NAMIRA NOVIA

Salah satu lembaga pembiayaan nonbank yaitu Prioritas Group yang menerapkan prinsip syariah dengan akad jual-beli murabahah. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam pelaksanaannya Prioritas Group dan debitur bersepakat dalam akad jual beli murabahah, namun terdapat banyak debitur yang …


    SERVICES DESK