Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KEBUTUHAN PELICAN CROSSING SEBAGAI MEDIA PENYEBERANGAN BAGI PEJALAN …

Intan Davina

Kebutuhan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan di Indonesia seperti di Kota Banda Aceh masih belum terpenuhi. Salah satu media penyeberangan yang ada di Kota Banda Aceh adalah pelican crossing yang berada di depan SDN-16 pada Jalan Teuku Nyak Arief , Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan masyarkat terhadap fasilitas penyeberang pelican crossing, dimana hasilnya akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang pendapat masyarakat dari se…

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTER…

DINA MONITA

Dina Monita. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Sektor Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Skripsi. Universitas Syiah Kuala. Dibawah bimbingan Dr. Saiful, M.Si., dan Ridayani, S.H., M.H. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Kabupaten Simeulue khususnya Kecamatan Teupah Barat Desa Lantik memiliki potensi sumber daya pesisir dan perairan…

  • Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh -
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINA…

Rahmi Liana

Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Kredit Bank (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/ Pdt/ 2020) Rahmi Liana*, Yusri***, Siti Rahmah*** Abstrak Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Pasal 36 Ayat (1), memungkinkan suami atau istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 56 Ayat (2) mewajibkan pendaftaran perkawinan yang terjadi di luar negeri dalam waktu satu tahun setelah ke…

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MENGIKLANKAN DIRI PEJABAT PEMBUAT AK…

Nelly Zarnida

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MENGIKLANKAN DIRI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MELALUI MEDIA INTERNET  Nelly Zarnida Siti Rahmah Yusri ** *** Abstrak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) dan (4) Kode etik PPAT menyatakan bahwa setiap PPAT, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun…

ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) DI KOT…

Putri Bulqis Desky

Jembatan penyeberangan orang (JPO) merupakan salah satu prasarana bagi pejalan kaki yang penyediaannya bertujuan bagi keselamatan pejalan kaki agar dapat menyeberang jalan dengan aman. Kota Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki fasilitas penyeberangan yaitu JPO, yang terletak di depan SDN 54 Banda Aceh dan di depan MAN Sibreh Aceh Besar. JPO ini tidak sering digunakan oleh pejalan kaki karena berbagai alasan seperti jarak yang lebih jauh, keamanan dan kenyamanan yang tidak mendukung. Maka dari i…

PROBLEMATIKA SOSIAL DALAM ANTOLOGI CERPEN PILIHAN KOMPAS 2021

Anita Susanti

ABSTRAK Anita Susanti (2024) Problematika Sosial dalam Antologi Cerpen Pilihan Kompas 2021 Penelitian ini mendeskripsikan (1) jenis problematika sosial dan (2) teknik penyampaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosiologi karya sastra dan teknik analisis isi. Sumber data penelitian ini adalah antologi cerpen pilihan Kompas 2021 dengan data primernya bagian-bagian cerpen yang …

PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP SERANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KE…

Putra Pratama Sinulingga

Pembelaan terpaksa merupakan upaya dalam melindungi diri yang dilakukan karena adanya suatu serangan yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia yakni pada Pasal 49 KUHP ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf. Pada kenyataannya korban yang melakukan pembelaan terpaksa yang seharusnya dilindungi dan dimaafkan perbuataannya oleh hukum namun …

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA PT. BANK …

Ibnu Mulya

ABSTRAK Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan skema jual beli dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah, pada prakteknya pembiayaan murabahah menyebabkan masalah dalam pegembalian pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah diterangkan dalam Qs. An-Nisa (4):29, dan Qs. Al-Baqarah (2):275-280. Selain dalil Al-Quran pengaturan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah juga diterangkan dalam Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 55 UU No.21 Tah…

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI SARANA PENGUASAAN HAK ATAS…

NOUVAL DHIA FAIRUL

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melarang penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing membuat perjanjian atau pernyataan yang menyatakan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas dilakukan atas nama orang lain. Namun dalam praktik di Kota Sabang, Warga Negara Asing melakukan perjanjian nominee dengan Warga Negara Indonesia dengan mendirikan Perse…

ANALISIS PENURUNAN DEMAND ANGKUTAN KONVENSIONAL BECAK DI KOTA BANDA ACEH

NABILA YULIA ROSA

Pemilihan moda transportasi merupakan salah satu hal terpenting dalam perencanaan sistem transportasi online di Kota Banda Aceh. Masyarakat pada umumnya mementingkan kemudahan dalam mengakses moda transportasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi sesuai kebutuhan perjalanan. Becak motor merupakan moda transportasi umum yang telah lama digunakan oleh masyarakat Banda Aceh. Namun kini, eksistensinya kian menurun seiring perkembangan zaman. Perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam lingkung…


    SERVICES DESK