Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAER…

Juwakir

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH PIDIE JAYA Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRAK Pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Secara makro, pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilaya…

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DIJUAL SECARA O…

Putri Siti Maghfirah

Di Indonesia, seluruh makanan dan minuman yang dijual haruslah bersertifikasi halal. Pasal 35 huruf a Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal”. Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperl…

KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 T…

RIZKIA SAPUTRI

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Tetapi kenyataannya masih sering dijumpai pengusaha fotokopi yang melakukan penggandaan buku tanpa izin pencipta dengan tujuan komersial, seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat fotokopi di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karna pengusaha fotokopi tidak mengind…

KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BEL…

Ikhwanul Ambia

KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI BANDA ACEH Ikhwanul Ambia  M. Jafar  Suhaimi  ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu pemangku jabatan umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan proses pendaftaran tanah sebelum diteruskan pendaftarannya ke kantor pertanahan. Tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah de…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB HUKUM AGEN BSI SMART TIDAK RESMI KEPADA NASABAH DALAM TRANSAKS…

Izza Qaula Sadida

Dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2022 dinyatakan bahwa Bank menyelenggarakan Laku Pandai berdasarkan kerjasama dengan Agen Laku Pandai (Agen BSI smart). Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun kenyataannya di Kabupaten Aceh Tengah banyak agen BSI smart yang tidak memiliki kerjasama dengan BSI (agen tidak resmi) yang melakukan kegiatan jasa keuangan dengan menggunakan atribut BSI. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. T…

PERSEPSI GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA ERA DIGITAL DI SMA 1 SIGLI

RIHHADATUL AISY

Absrtak Rihhadatul Aisy (2024). Persepsi Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Era Digital Di SMA 1 Sigli.[ Skripsi / Universitas Syiah Kuala] dibawah bimbingan Dr. Ruslan S.Pd., M.Ed dan ibu Ridayani S.H., M.H Kurikulum Merdeka dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan menjadi kunci pencapaian tujuan pendidikan. Perubahan kurikulum secara periodik menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi para pendidik. Guru harus siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesiapan dan pelati…

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) DALAM MATA…

Fitria Iklima

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan bahan ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai bahan ajar pendukung proses pembelajaran BIPA, mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran BIPA, dan melakukan pengujian atau penilaian bahan ajar yang telah dikembangkan sehingga diperoleh informasi apakah bahan ajar yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and De…

KAJIAN SOSIOLINGUISTIK TERHADAP KALIMAT PERSUASIF BAHASA ACEH DALAM INTERAKSI…

Deddy Firtana Iman

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kalimat persuasif bahasa Aceh dalam interaksi jual-beli di Pasar Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini dalah tindak tutur bahasa Aceh dalam interaksi jual-beli di Pasar Aceh. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan bahasa Aceh dalam interaksi jual-beli di Pasar Aceh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak bebas libat cakap. Teori…

  • Fakultas KIP Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SARANA EDUKASI GERAKAN SOSIAL PELE…

Rizki Saputri

Rizki Saputri (2024). Efektivitas Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Edukasi Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan Di MAN 1 Banda Aceh. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Sanusi S.Pd., M.Si dan Yusrijal Abdar, S.Pd., M.H. Adanya inovasi dan evolusi dari sebuah teknologi pada saat ini mengakibatkan berbagai tranformasi didalam kehidupan sosial serta ikut berkontribusi didalam mempromosikan Gerakan-gerakan sosial seperti dalam bidang pelestarian lingkungan. Salah satu…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI DALAM PENGGUNAAN SISTEM PEM…

Rizkia Ramadhana

Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) merupakan implementasi sistem pembayaran nontunai baru di era digitalisasi perbankan Indonesia. Pada sistem pembayaran QRIS ini terdapat biaya yang dibebankan kepada merchant, yaitu biaya Merchant Discount Rate. Biaya Merchant Discount Rate dilarang untuk dibebankan kepada konsumen. Hal tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Namun praktiknya sering…


    SERVICES DESK