Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
STUDI PREFERENSI INTEGRASI JARINGAN TRANS KOETARADJA DAN FEEDER TRANS CAMPUS …
Muhammad Khairuzzadi Fuhir Imran
Pada Januari 2023, Dinas Perhubungan Aceh meluncurkan feeder Trans Campus yang terkoneksi dengan halte utama Trans Koetaradja rute Darussalam – Pusat Kota, agar mempermudah mobilitas mahasiswa menuju pusat kota dan diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuiu preferensi mahasiswa dalam menggunakan integrasi Trans Koetaradja dan feeder Trans Campus dan variabel-variabel yang mempengaruhi kesediaan mahasisw…
- Fakultas Teknik Sipil, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN…
Tia Tasia Zein
KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN UTANG Tia Tasia Zein , Iman Jauhari , dan Siti Rahmah . ABSTRAK Akta Pengakuan Utang merupakan akta yang dibuat oleh notaris. Dikeluarkan pada salinan pertama berbentuk Grosse Akta yang didalamnya terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan, serta diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, dan Pasal …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS BIAYA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN METODE HUMAN CAPITAL DAN METODE …
Zafara Quratul Ayuni
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, volume lalu lintas kendaraan semakin meningkat serta angka kecelakaan semakin tinggi. Kecelakaan lalu lintas sangat berpengaruh terhadap kenaikan angka kemiskinan dan kerugian suatu wilayah. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis besar nilai kerugian dari korban kecelakaan lalu lintas dengan metode Human Capital dan metode Willingness to Pay. Hasil dari analisis data menggunakan metode Human Capital Approach berupa biaya satuan korban kecel…
- Program Studi Magister Teknik Sipil, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS KEBUTUHAN PELICAN CROSSING SEBAGAI MEDIA PENYEBERANGAN BAGI PEJALAN …
Intan Davina
Kebutuhan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan di Indonesia seperti di Kota Banda Aceh masih belum terpenuhi. Salah satu media penyeberangan yang ada di Kota Banda Aceh adalah pelican crossing yang berada di depan SDN-16 pada Jalan Teuku Nyak Arief , Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan masyarkat terhadap fasilitas penyeberang pelican crossing, dimana hasilnya akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang pendapat masyarakat dari se…
- Fakultas Teknik Sipil, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTER…
DINA MONITA
Dina Monita. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Sektor Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Skripsi. Universitas Syiah Kuala. Dibawah bimbingan Dr. Saiful, M.Si., dan Ridayani, S.H., M.H. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Kabupaten Simeulue khususnya Kecamatan Teupah Barat Desa Lantik memiliki potensi sumber daya pesisir dan perairan…
- Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh -
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINA…
Rahmi Liana
Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Kredit Bank (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/ Pdt/ 2020) Rahmi Liana*, Yusri***, Siti Rahmah*** Abstrak Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Pasal 36 Ayat (1), memungkinkan suami atau istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 56 Ayat (2) mewajibkan pendaftaran perkawinan yang terjadi di luar negeri dalam waktu satu tahun setelah ke…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MENGIKLANKAN DIRI PEJABAT PEMBUAT AK…
Nelly Zarnida
KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MENGIKLANKAN DIRI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MELALUI MEDIA INTERNET Nelly Zarnida Siti Rahmah Yusri ** *** Abstrak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) dan (4) Kode etik PPAT menyatakan bahwa setiap PPAT, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) DI KOT…
Putri Bulqis Desky
Jembatan penyeberangan orang (JPO) merupakan salah satu prasarana bagi pejalan kaki yang penyediaannya bertujuan bagi keselamatan pejalan kaki agar dapat menyeberang jalan dengan aman. Kota Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki fasilitas penyeberangan yaitu JPO, yang terletak di depan SDN 54 Banda Aceh dan di depan MAN Sibreh Aceh Besar. JPO ini tidak sering digunakan oleh pejalan kaki karena berbagai alasan seperti jarak yang lebih jauh, keamanan dan kenyamanan yang tidak mendukung. Maka dari i…
- Program Studi Magister Teknik Sipil, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PROBLEMATIKA SOSIAL DALAM ANTOLOGI CERPEN PILIHAN KOMPAS 2021
Anita Susanti
ABSTRAK Anita Susanti (2024) Problematika Sosial dalam Antologi Cerpen Pilihan Kompas 2021 Penelitian ini mendeskripsikan (1) jenis problematika sosial dan (2) teknik penyampaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosiologi karya sastra dan teknik analisis isi. Sumber data penelitian ini adalah antologi cerpen pilihan Kompas 2021 dengan data primernya bagian-bagian cerpen yang …
- Fakultas FKIP, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP SERANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KE…
Putra Pratama Sinulingga
Pembelaan terpaksa merupakan upaya dalam melindungi diri yang dilakukan karena adanya suatu serangan yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia yakni pada Pasal 49 KUHP ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf. Pada kenyataannya korban yang melakukan pembelaan terpaksa yang seharusnya dilindungi dan dimaafkan perbuataannya oleh hukum namun …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya