Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN DARING YANG MENGGUNAKAN MEDIA…

SYAHRUL RODHI

ABSTRAK SYAHRUL RODHI, 2022 wanprestasi berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada resikonya, begitu juga dengan arisan daring di Wilayah Kota Banda Aceh tidak berjalan lancar karena kasus wanprestasidimana para anggota arisan daring tidak ada rasa tanggung jawabyang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk me…

KONSEP DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASKA UNDANG-…

FITRAH FATUROHMAN

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum. Perubahan konsep diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan permasalahan. Degan dihapusnya salah satu syart diskresi yang sudah diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 huruf b yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan berpotennsi membentuk diskresi yang inkonstitusional dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan/ atau Badan Pemerintahan dalam mengeluarkan diskresi. Penulisan sk…

KERJASAMA DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PERUBAHAN NAMA KEPEMILIKAN KEND…

Ramazana

Penyelenggaraan usaha pengangkutan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun bagi perorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus bergabung dalam perusahaan pengangkutan dan mengatur hub…

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR DI ACEH

IRWAN SAPUTRA

Pembalakan liar merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan dan mengancam kelangsungan kehidupan sosial bermasyarakat. UU Nomor 18 Tahun 2013 menekankan agar penanggulangan terhadap pembalakan liar dilakukan dengan sanksi hukum yang efektif serta penegakan hukum optimal agar. Aceh adalah provinsi yang memiliki angka kerusakan hutan cukup tinggi, merujuk pada SK/MenLHK No.103/Men-LHK-II/2015 luas kawasan hutan Aceh mencapai 3.557.928 hektar, angka itu terus menyusut…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM…

MAULINAR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA NOTARIS Maulinar* Yanis Rinaldi** Sulaiman*** ABSTRAK Status hukum pegawai Notaris dalam kapasitasnya menjadi saksi Instrumenter guna mendukung sahnya suatu akta autentik merupakan hal yang tak terpisahkan dan memiliki konsekuensi hukum terhadap akta Notaris. Akta Notaris yang dibuat menimbulkan persoalan hukum dan menyebabkan pegawai Notaris yang berfungsi sebagai saksi inst…

TANGGUNG JAWAB DEBITOR KETIKA MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJ…

INTAN SHANIA

TANGGUNG JAWAB DEBITOR DALAM PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS KREDITOR Intan Shania* Sanusi** Darmawan*** ABSTRAK Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya di sebut UUJF) menyatakan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu d…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 673/PID.SU…

FANI

ABSTRAK Fani, 2021 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 673/PID.SUS/2020/PN JKT. PST. TENTANG NARKOTIKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,77) pp, bibl, app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst. Tentang Narkotika dan Psikotropika. dalam putusan hakim terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat membeli dan…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)

Safriadi

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Safriadi Suhaimi  Azhari ABSTRAK Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah …

PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 14…

Farhan Maulana

ABSTRAK FARHAN MAULANA (2021) PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA TERHADAP PENINGKATAN TARAF KESEHATAN JIWA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,bibl. Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) disebutkan upaya preventif di lingkungan lembaga sebagaimana d…

PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TE…

ERWO GUNTORO

PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA GAJAH DI KABUPATEN ACEH JAYA Erwo Guntoro* Yanis Rinaldi** Sulaiman Tripa*** ABSTRAK Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) secara ideal dalam perlindungan hukum terhadap satwa gajah diatur pada Pasal 2 dan 3 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Kenyataan y…


    SERVICES DESK