Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 07/PDT.G/2016/P…

GRAHANA JUMAWAL

ABSTRAK GRAHANA JUMAWAL, 2022 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 07/PDT.G/2016PN.JKT.SEL TENTANG SURAT PERJANJIAN ANTARA PT. TIMAH DAN PT. SOMIT TRAKONAD Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 55) pp, bibl, app (Wardah,S.H.,M.H.,LL.M.) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, men…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 79/PDT.G/2018/PN.PTK T…

YUDI FACHRURRAZI

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 79/Pdt.G/2018/Pn.Ptk, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dalam satu surat gugatan, dimana menurut hukum hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap tertib beracara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perka…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI NOMOR: 19/PDT.G/2018/PA.GS…

Aldi Zil Ikram

Dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985 menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa saksi di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gst majelis hakim…

TANGGUNG JAWAB STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM PENYALURAN BAHAN BAKA…

Winda Safitri

TANGGUNG JAWAB STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DALAM PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI Winda Safitri Azhari Efendi ABSTRAK Pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur seluruh sumber daya alam demi kepentingan masyarakat. Salah satu sumber daya alam yang harus dieksplorasi sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu minyak. Namun yang menjadi inti dalam permasalahan yaitu pendistribusian bahan bakar minyak oleh SPBU …

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN DARING YANG MENGGUNAKAN MEDIA…

SYAHRUL RODHI

ABSTRAK SYAHRUL RODHI, 2022 wanprestasi berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada resikonya, begitu juga dengan arisan daring di Wilayah Kota Banda Aceh tidak berjalan lancar karena kasus wanprestasidimana para anggota arisan daring tidak ada rasa tanggung jawabyang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk me…

KONSEP DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASKA UNDANG-…

FITRAH FATUROHMAN

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum. Perubahan konsep diskresi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan permasalahan. Degan dihapusnya salah satu syart diskresi yang sudah diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 huruf b yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan berpotennsi membentuk diskresi yang inkonstitusional dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan/ atau Badan Pemerintahan dalam mengeluarkan diskresi. Penulisan sk…

KERJASAMA DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PERUBAHAN NAMA KEPEMILIKAN KEND…

Ramazana

Penyelenggaraan usaha pengangkutan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun bagi perorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus bergabung dalam perusahaan pengangkutan dan mengatur hub…

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR DI ACEH

IRWAN SAPUTRA

Pembalakan liar merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan dan mengancam kelangsungan kehidupan sosial bermasyarakat. UU Nomor 18 Tahun 2013 menekankan agar penanggulangan terhadap pembalakan liar dilakukan dengan sanksi hukum yang efektif serta penegakan hukum optimal agar. Aceh adalah provinsi yang memiliki angka kerusakan hutan cukup tinggi, merujuk pada SK/MenLHK No.103/Men-LHK-II/2015 luas kawasan hutan Aceh mencapai 3.557.928 hektar, angka itu terus menyusut…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM…

MAULINAR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA NOTARIS Maulinar* Yanis Rinaldi** Sulaiman*** ABSTRAK Status hukum pegawai Notaris dalam kapasitasnya menjadi saksi Instrumenter guna mendukung sahnya suatu akta autentik merupakan hal yang tak terpisahkan dan memiliki konsekuensi hukum terhadap akta Notaris. Akta Notaris yang dibuat menimbulkan persoalan hukum dan menyebabkan pegawai Notaris yang berfungsi sebagai saksi inst…

TANGGUNG JAWAB DEBITOR KETIKA MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJ…

INTAN SHANIA

TANGGUNG JAWAB DEBITOR DALAM PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS KREDITOR Intan Shania* Sanusi** Darmawan*** ABSTRAK Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya di sebut UUJF) menyatakan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu d…


    SERVICES DESK