Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PROSES EKSEKUTORIAL TERHADAP AKTA PERDAMAIAN NO 8/PDT.G/2020/PN BNA

Ikhwan Nur Akhi

Dalam perkara No 8/Pdt.G/2020/PN BNA, sengketa penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri diselesaikan melalui mediasi di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi tersebut menghasilkan akta perdamaian yang ditetapkan oleh hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Tujuan penelitan ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum Akta Perdamaian yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan Putusan No 8/Pdt.G/2020/PN BNA,…

PENERAPAN KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA MIKR…

ROZA ELFIRA

Dalam mengelola usaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diwajibkan untuk memiliki izin usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelaku UMKM harus memiliki izin yang berbasis pada perizinan berusaha berbasis risiko. Pada realitanya, di Kecamatan Montasik masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan perizinan berbasis risiko bagi pelaku UMKM, faktor-fakt…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJAGA KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PERBUATAN H…

Safrizal

Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kepentingan Para Pihak Dalam Perbuatan Hukum 1 Safrizal, 2 Efendi, Ika Susilawati, 3 Abstrak Pasal 16 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur bahwa Notaris wajib Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun notaris juga berpotensi dalam menjalankan tugas dan we…

GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NINDA IRVANI

ABSTRAK NINDA IRVANI GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V, 57)pp,tabl,bibl Indra Kesuma Hadi, S.H. M.H. Dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) RBg/378 Rv menyatakan bahwa pihak ketiga dapat melakukan perlawanan (derden verzet) terhadap sita eksekusi putusan pengadilan. Bahwasanya di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2022-2023 terdapat 5 gugatan derden verzet, diantaranya 3 gugatan ditolak dan 2 gugatan dik…

EKSISTENSI LEMBAGA PANGLIMA LAOT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI PROVIN…

Eva Wardah

Eva Wardah. Eksitensi Lembaga Panglima Laot dalam pengelolaan Wilayah Pesisir di Provinsi Aceh di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si selaku Ketua Tim Promotor, Dr. Ir. Indra, M.P. dan Dr. Yanis Rinaldi, S.H selaku Ko-Promotor I dan Ko-Promotor II. Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan wilayah pesisir menjadi suatu keharusan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat. Peran kepemimpinan adat dalam pengelolaan pesisir berkelanjutan sebagai sebuah kearifan…

EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN “RESAM KAMPUNG” DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALA…

Ruhaya

ABSTRAK Kabupaten Gayo Lues memiliki kearifan lokal yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam dan mendukung kearifan ekologi. Kearifan lokal yang diterapkan secara turun temurun dalam bentuk peraturan desa ini dikenal dengan resam kampung. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan kearifan lokal atau resam kampung dalam pengelolaan sumber daya alam khusus wilayah sumber air, melihat korelasi dengan perubahan tutupan hutan serta dampaknya te…

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NARA…

Muhammad Ilham

Narapidana lanjut usia berhak mendapatkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Namun pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus bagi narapidana lanjut usia belum dapat terpenuhi secara komprehensif untuk dapat terlaksanakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemenuhan hak pelayanan kesehatan dalam rangka …

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAER…

Juwakir

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH PIDIE JAYA Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRAK Pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Secara makro, pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilaya…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN …

Teuku Rulianda Zhafirin

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN Teuku Rulianda Zhafirin* Sri Walny Rahayu** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang melibatkan pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan utang. Pejabat Pembuat Akta Tanah juga bertanggung jawab dalam pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun, terdapat masalah ketika…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI KERJA YANG TIDAK …

Muhammad Ridho

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI KERJA YANG TIDAK MEMBAYAR IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Muhammad Ridho* Ida Keumala Jeumpa** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Kejaksaan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di bidang pidana yaitu berdasarkan pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ten…


    SERVICES DESK