Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK RNATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT…

Opra Wirdatul Tipla

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TANPA MELAKUKAN PENGECEKAN SERTIPIKAT ABSTRAK Opra Wirdatul Tifla * Yanis Rinaldi** Novi Sri Wahyuni*** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pengecekan sertipikat sebelum membuat akta peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Peratur…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMIL…

Cut Nanda Risma Putri

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMILIK SAH ABSTRAK Cut Nanda Risma Putri* Yanis Rinaldi** Sanusi*** Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, bahwa PPAT mempunyai tugas pokok dan wewenang membuat akta autentik sebagai bentuk telah dilakukan perbuatan hukum, salah satunya yaitu akta hibah. Namun dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth., terdapat akta Hibah No. 232/2013 dinyatakan batal dan tidak sah oleh…

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Muzakkir

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data …

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PHISING MEL…

Hafiz Azzaki

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses komunikasi, dan membuka peluang terjadinya kejahatan siber, salah satunya tindak pidana phishing. Kejahatan dilakukan melalui aplikasi Package Kit (APK), menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui penyelesaian damai. Di Ind…

PROSES EKSEKUTORIAL TERHADAP AKTA PERDAMAIAN NO 8/PDT.G/2020/PN BNA

Ikhwan Nur Akhi

Dalam perkara No 8/Pdt.G/2020/PN BNA, sengketa penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri diselesaikan melalui mediasi di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi tersebut menghasilkan akta perdamaian yang ditetapkan oleh hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Tujuan penelitan ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum Akta Perdamaian yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan Putusan No 8/Pdt.G/2020/PN BNA,…

PENERAPAN KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA MIKR…

ROZA ELFIRA

Dalam mengelola usaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diwajibkan untuk memiliki izin usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelaku UMKM harus memiliki izin yang berbasis pada perizinan berusaha berbasis risiko. Pada realitanya, di Kecamatan Montasik masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan perizinan berbasis risiko bagi pelaku UMKM, faktor-fakt…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJAGA KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PERBUATAN H…

Safrizal

Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kepentingan Para Pihak Dalam Perbuatan Hukum 1 Safrizal, 2 Efendi, Ika Susilawati, 3 Abstrak Pasal 16 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur bahwa Notaris wajib Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun notaris juga berpotensi dalam menjalankan tugas dan we…

GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NINDA IRVANI

ABSTRAK NINDA IRVANI GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V, 57)pp,tabl,bibl Indra Kesuma Hadi, S.H. M.H. Dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) RBg/378 Rv menyatakan bahwa pihak ketiga dapat melakukan perlawanan (derden verzet) terhadap sita eksekusi putusan pengadilan. Bahwasanya di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2022-2023 terdapat 5 gugatan derden verzet, diantaranya 3 gugatan ditolak dan 2 gugatan dik…

EKSISTENSI LEMBAGA PANGLIMA LAOT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI PROVIN…

Eva Wardah

Eva Wardah. Eksitensi Lembaga Panglima Laot dalam pengelolaan Wilayah Pesisir di Provinsi Aceh di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si selaku Ketua Tim Promotor, Dr. Ir. Indra, M.P. dan Dr. Yanis Rinaldi, S.H selaku Ko-Promotor I dan Ko-Promotor II. Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan wilayah pesisir menjadi suatu keharusan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat. Peran kepemimpinan adat dalam pengelolaan pesisir berkelanjutan sebagai sebuah kearifan…

EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN “RESAM KAMPUNG” DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALA…

Ruhaya

ABSTRAK Kabupaten Gayo Lues memiliki kearifan lokal yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam dan mendukung kearifan ekologi. Kearifan lokal yang diterapkan secara turun temurun dalam bentuk peraturan desa ini dikenal dengan resam kampung. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan kearifan lokal atau resam kampung dalam pengelolaan sumber daya alam khusus wilayah sumber air, melihat korelasi dengan perubahan tutupan hutan serta dampaknya te…


    SERVICES DESK