Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

REKONSEPTUALISASI HAK LANGGEH TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH DALAM KAITAN…

Nila Trisna

Hak Langgeh atau disebut juga dengan (Syuf’ah) sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Hak Langgeh merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan sebelum seseorang/badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak Langgeh tersebut telah hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat Aceh. Berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Provinsi Aceh, peralihan hak dilakukan me…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS DALAM PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA AB…

Muhadir

KUHP membahas tentang aborsi dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan aborsi dalam Pasal 194 secara khusus. Namun, atas perbuatan aborsi yang terjadi seperti dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw ketentuan pidana yang diterapkan berbeda. Seharusnya berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RES…

Khairul Umam Syamsuyar

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RESTITUSI Khairul Umam Syamsuyar* Dahlan** Darmawan*** ABSTRAK Dasar restitusi telah diatur lewat Pasal 98 KUHAP namun secara lengkap di atur dalam UU LPSK. Pasal 3 UU LPSK menentukan bahwa perlindungan kepada korban dilaksanakan sesuai asas keadilan dan non diskriminatif. Faktanya, korban tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 320 ayat (1), dan Pasal 321 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 a…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN …

Alga Mahate Ara

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Penelitian ini menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Tengah.Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (diperbaharui dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) mengamanatkan penerapan sanksi administratif (berupa denda …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…

Mansur

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEMBIAYAAN SINDIKASI DI PT. BPRS H…

Ghadamfar Muflih Idroes

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEMBIAYAAN SINDIKASI di PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN Ghadamfar Muflih Idroes Yanis Rinaldi * Ika Susilwati ** *** ABSTRAK Pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah adalah penyaluran dana oleh beberapa lembaga keuangan kepada satu debitur. Pembiayaan ini melibatkan banyak pihak dalam pembuatan perjanjiannya, ini menuntut notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik untuk menjamin kepastian serta per…

PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, DAN KE…

Nurkamila

Abstrak - Dalam menangani permasalahan sampah di Banda Aceh telah tertera dalam Qanun No. 1 Tahun 2017 Pengelolaan Sampah, yang mencakup pemilahan, pengumpulan, dan sebagainya. Realita yang terjadi di Gampong Ulee Lheue dalam penanganan sampah masih tidak tertangani. Ini diakibatkan karena sebagian Gampong Ulee Lheue merupakan daerah kawasan pantai sehingga intensitas pengunjung ramai dan berdampak pada peningkatan volume sampah. Penulisan skripsi ini agar dapat mengidentifikasi bentuk penang…

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK RNATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT…

Opra Wirdatul Tipla

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TANPA MELAKUKAN PENGECEKAN SERTIPIKAT ABSTRAK Opra Wirdatul Tifla * Yanis Rinaldi** Novi Sri Wahyuni*** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pengecekan sertipikat sebelum membuat akta peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Peratur…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMIL…

Cut Nanda Risma Putri

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMILIK SAH ABSTRAK Cut Nanda Risma Putri* Yanis Rinaldi** Sanusi*** Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, bahwa PPAT mempunyai tugas pokok dan wewenang membuat akta autentik sebagai bentuk telah dilakukan perbuatan hukum, salah satunya yaitu akta hibah. Namun dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth., terdapat akta Hibah No. 232/2013 dinyatakan batal dan tidak sah oleh…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PHISING MEL…

Hafiz Azzaki

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses komunikasi, dan membuka peluang terjadinya kejahatan siber, salah satunya tindak pidana phishing. Kejahatan dilakukan melalui aplikasi Package Kit (APK), menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui penyelesaian damai. Di Ind…


    SERVICES DESK