Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH DALAM MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YAN…

Neilul Maqfirah

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Secara khusus di Aceh dalam Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal juga menyebutkan bahwa Sertifikat Halal adalah fatwa tert…

WANPRESTASI PT ISTIQLAL SARANA WISATA TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH

Muhammad Toofil

ABSTRAK MUHAMMAD TOOFIL 2024 WANPRESTASI PT ISTIQLAL SARANA WISATA TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65). pp.,tabl., bibl. Indra Kesuma Hadi ,S.H.,M.H Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun dalam pelaksanaannya PT Istiqlal Sarana Wisata telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam memberangkatkan calon jemaah umrah. hal ini tentu be…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BAWAAN OLE…

Hilda Fitriani

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BAWAAN OLEH SALAH SATU PIHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 123/PDT/2020/PT-SBY) Hilda Fitriani , Darmawan , Teuku Saiful ABSTRAK Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tidak terlepas dari adanya perjanjian/perikatan, di mana terdapat persetujuan yang antara para pihak saling mengikatkan diri, dengan satu pihak melakukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak lainnya akan melakukan pembayaran y…

UPAYA PELINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA BAGI KORBAN K…

Laila Pitri

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Kemunculan teknologi berupa sosial media telah membawa dampak negatif bagi kehidupan anak. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kejahatan seksual baru berbasis sibe…

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN …

Annisa Fatimatuzzahra

Indonesia dihadapkan dengan banyaknya masalah terkait aspek ekonomi akibat Covid-19, sejak Februari 2020 pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan drastis menyebabkan para pelaku usaha berada dalam kondisi krisis keuangan, sehingga sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, salah satunya yaitu dalam mempertahankan jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat dampak dari covid-19 terutama yang terjadi pada karyawan yang bekerja pada PT. Pancakarsa Bangun Reksa yang dir…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK TERHADAP KO…

Muhammad Faiz

ABSTRAK MUHAMMAD FAIZ 2024 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA HASIL TERNAK LELE SISTEM BIOFLOK TERHADAP KONSUMEN (Suatu Penelitian Pada Kelompok Usaha Budidaya Ikan Lele “Muda Jaya” di Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60) pp., bibl., tabl., (Dr. T. Saiful, S.H, M.Hum.) Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi pr…

PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN SESAMA JENIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN…

Rauzatul Jannah

ABSTRAK Rauzatul Jannah 2024 PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN SESAMA JENIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 21/PDT.G/2023/PN.BNA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,52)pp., bibl., app Dr. Teuku Saiful, S.H., M.HUM Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, kemudian dipertegas oleh Pasal 19 PP No. 9/1975 yang me…

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS YANG MENGAKIBATKAN KERUGIA…

Siti dinar el ababil

Pasal 4 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan”. Namun, pada kenyataannya ditemukan kasus-kasus kesalahan diagnosis yang dilakukan dokter yang berkaitan dengan masalah penyampaian informasi oleh dokter atau adanya kelalaian dokter terhadap kewajiban-kewajiba…

PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 406K/…

Nabila Nur Zuhra

Penetapan hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selajutnya di singkat dengan KHI) menyatakan pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 406 K/Ag/2016 Hakim memutuskan hak asuh anak di berikan kepada pemohon dalam hal ini ialah ayah dari anak tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal…

PERAN PERANGKAT KAMPONG DAN KETUA ADAT DALAM MENANGANI PERCERAIAN SECARA AD…

Wulandari Br Tumangger

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 39 disebutkan “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam praktiknya di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam masih ada anggota masyarakat yang melakukan perceraian secara adat. Penulisan skripsi bertujuan untuk menjelaskan proses perceraian secara adat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, untuk…


    SERVICES DESK