Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL…

AMMAR IHSAN

ABSTRAK AMMAR IHSAN, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL JET EXPRESS (J&T EXPRESS) CABANG BANDA ACEH PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v 50,) pp.,bibl.,app. ISHAK, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 huruf h ditentukan bahwa konsumen memliki hak untuk mendapatkan kompensasi, gant…

PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS DATA PRIBADI PENGGUNA PADA MEDIA INSTAGRAM

Ninda Nadilla

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum atas data pribadi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa undang-undang dan dalam prakteknya masih serin…

PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PROSES MEDIASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IY…

RIJAL KHATAMI

ABSTRAK RIJAL KHATAMI PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PROSES 2022 MEDIASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,61), pp., bibl, app. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar tahapan persidangan di pengadilan. Dilakukan secara damai, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Berdasarkan …

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN MAS DI DESA KUTAMBARU KECAMATAN …

LOLA SEPTYADI ISTIQOMAH. R

Kegiatan jual beli di dasari dengan adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, kegiatan jual beli antara peternak ikan mas dan tauke ikan mas didasari dengan adanya perjanjian. Perjanjian bersifat mengikat, namun dalam pelaksanaannya tauke ikan mas tidak melaksanakan isi perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan me…

PEMBUKAAN RAHASIA KEDOKTERAN MILIK PASIEN COVID-19 OLEH DOKTER BERDASARKAN PR…

Syafri Ramjaya Noor

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefiniskan wabah sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Definisi tersebut sejalan dengan kondisi saat ini dimana COVID-19 telah menjadi wabah penyakit di seluruh penjuru negeri, termasuk Indonesia. Pembukaan rahasia kedokteran pada saat terjadi…

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN KANOPI DI K…

MEUTIA KHUMAIRA

ABSTRAK MEUTIA KHUMAIRA, TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN KANOPI DI KOTA BANDA ACEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 54), pp., bibl. Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum.. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian atau dengan kata lain disebut kontrak haruslah terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal 1366 menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan…

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT PERSONAL DATA P…

HERRY ANUGERAH MASRI

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang juga bagian dari perlindungan diri. Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai perlindungan data pribadi belum diatur di Indonesia, tetapi punya regulasi lain sebagai alternatif seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Singapura sebagai pembanding karena menempati peringkat ketiga di negara Asi…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG YANG DIS…

Rizky Aulia Fitri

Berdasarkan Pasal 186 UULLAJ menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum antara perusahaan angkutan dengan penumpang, untuk menjelaskan faktor-…

PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK DI PANTI ASUHAN MEDIA KASIH BANDA ACEH

Khairunnisa

Pasal 365 (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa dalam segala hal bilamana hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu yayasan atau Lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Panti Asuhan Media Kasih tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang be…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KEBERATAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMO…

M. Rafsanjani Akbar

Putusan Keberatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bna memutus perkara perbuatan melawan hukum antara pemohon keberatan (PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh) dengan Termohon Keberatan (T. Tarmuli S.H.). Putusan ini tidak mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan yang keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Bna yang mengabulkan gugatan Termohon Keberatan (Pengugat) dengan memutuskan Pemohon Keberatan (Tergugat) telah melakuka…


    SERVICES DESK