Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN TANAH ULAYAT NAGARI KAPA KABUPATEN PA…

Firly Anggraeni Rananto

Peralihan Tanah Ulayat Nagari di Nagari Kapa oleh Pucuk Adat Nagari Kapa tanpa melibatkan seluruh para Ninik Mamak dan Masyarakat Adat sehingga dianggap telah menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, juga menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dan dibuat dalam …

PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA SEHAREUKAT YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK MELALUI P…

Nurul Hikmah

Konsep aturan hareuta sehareukat di Aceh sama dengan di dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka hareuta sehareukat, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Pada kenyataannya di dalam masyarakat kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat kasus sengketa hareuta sehareukat yang dijual secara sepihak tanpa bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Di dalam masyarakat Aceh…

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM P…

Putri Amelia

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Putri Amelia Azhari * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada tahun 2020. Semua lembaga keuangan di Aceh mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lesing, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Gampong yang memakai siste…

PENERAPAN PASAL 42 DAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAK…

Yolandara

Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilaksanakan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kenyataannya, terdapat harta benda wakaf yang tidak dikelola dan dikembangkan secara produktif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pasal 42 dan Pasal 43 …

KEPASTIAN HUKUM OBJEK GUGATAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIEKSEKUSI GUNA MELAKSANA…

Yunni Efrina Caniago

Suatu gugatan yang oleh pengadilan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya dianggap selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan telah menjadi suatu undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pihak secara patuh, jika nantinya terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut mengandung unsur ne bis in idem, karena pada prinsipnya terhadap perkara yang memiliki kesamaan subyek dan objek dengan perkara yang terdah…

EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

Aditya Gunawan

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…

PENYELESAIAN HARTA POH ROH AKIBAT KEMATIAN SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ADA…

M.FICHRI WAHYUDI. M

Harta poh roh atau disebut juga harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, seperti harta bergerak, motor, mobil, saham dan lain-lain dan harta tetap seperti tanah, rumah dan lain-lain yang didapatkan selama masa perkawinan. Pembagian harta bersama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 ayat (1) KHI menyatakan bahwa, “jika terjadi cerai mati, maka separuh harta menjadi hak pasangan yang hidup…

PIDANA SUBSIDAIR PENGGANTI DENDA PADA TINDAK PIDANA PENAMBANG MINYAK ILEGAL (…

MUHAMMAD SYAFLI HENDA

ABSTRAK Muhammad Syafli Henda, 2022 Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pidana penjara pengganti merupakan bagian dari pada hukum pidana, yang dijatuhkan oleh pengadilan, dengan suatu sifat fakultatif, dalam arti terdapat alternatif bagi terpidana untuk memilih, apakah akan membayar sejumlah sanksi denda atau akan diganti dengan Pidana Penjara bila denda tersebut tidak dibayarkan. Hal ini tertuang pada pasal 30 KUHP, Lamanya penjara pengganti ditentukan oleh M…

ANALISIS PENETAPAN PERWALIAN IBU KANDUNG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK PE…

Ghifar Afghany

Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. yang menetapkan ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandungnya, menjadi dasar untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum menyebabkan adanya pertentangan hukum. Di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu kandung sebagai orang tua mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada sisi yang lain, berdasarkan penetapan tersebut ibu kandung sebagai wali mewakili an…


    SERVICES DESK