Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF DI KECAM…

PUAN SALSABILA AFZAL

Nazhir bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya sesuai yang tertulis dalam ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Realitanya di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya masih adanya harta benda wakaf yang tidak dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir sehingga menjadi terbengkalai. Skri…

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PEN…

yulianka humaira

Pada sengketa waris kadang melibatkan pembagian harta warisan. Hal ini tidak mengherankan karena orang cenderung untuk menguasai harta. Masalah warisan menyebabkan konflik dan perpecahan di antara ahli waris. Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan tin…

PENYELESAIAN SENGKETA GARAL TANAH SAWAH MELALUI PERADILAN ADAT GAYO (SUATU PE…

Siti Zubaidah

ABSTRAK SITI ZUBAIDAH 2023 PENYELESAIAN SENGKETA GARAL TANAH SAWAH MELALUI PERADILAN ADAT GAYO (Suatu Penelitian di Kampung Mangang Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi 57,), pp., tabl., bibl., (Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.) Peraturan Gubernur Aceh pasal 16 ayat 2 dan 3 Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat Dan Istiadat. M…

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (…

CUT RAUDHAH CHALID

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat di selesaikan melalui lembaga adat atau peradilan adat. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa perselisihan dalam rumah tangga diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat gampong. Pada Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ditemukan bahwa terdapat masyarakat yang menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga langsung kepada Mahkamah Syar’iya. Tujuan dari pe…

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (SUATU PENELITIAN DI KE…

DARA RIZKA PRATIWI

ABSTRAK DARA RIZKA PRATIWI , PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI 2023 TANAH DI BAWAH TANGAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,62), pp.,tabl.,bibl. Dr. M. Adli, S.H., M.CL. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa untuk peralihan hak atas tanah dan hak milik hanya dapat didaftarkan jika dibukti…

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG SEBAGAI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA …

Ici Hikmah

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG SEBAGAI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG PERSAWAHAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA Ici Hikmah Teuku Muttaqin Mansur Sulaiman ABSTRAK Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Keujruen bl…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN TANAH ULAYAT NAGARI KAPA KABUPATEN PA…

Firly Anggraeni Rananto

Peralihan Tanah Ulayat Nagari di Nagari Kapa oleh Pucuk Adat Nagari Kapa tanpa melibatkan seluruh para Ninik Mamak dan Masyarakat Adat sehingga dianggap telah menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, juga menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dan dibuat dalam …

PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA SEHAREUKAT YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK MELALUI P…

Nurul Hikmah

Konsep aturan hareuta sehareukat di Aceh sama dengan di dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka hareuta sehareukat, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Pada kenyataannya di dalam masyarakat kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat kasus sengketa hareuta sehareukat yang dijual secara sepihak tanpa bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Di dalam masyarakat Aceh…

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM P…

Putri Amelia

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Putri Amelia Azhari * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada tahun 2020. Semua lembaga keuangan di Aceh mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lesing, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Gampong yang memakai siste…


    SERVICES DESK