Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

POTENSI PENGAKUAN HUTAN ADAT KAMPONG SINGGERSING DI SUB-DAS SULTAN DAULAT KOT…

Syafriadi

Pengakuan hutan adat merupakan langkah penting dalam tata kelola hutan nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi sosial, hukum, dan ekologis Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kampong Singgersing, mengidentifikasi praktik pengelolaan hutan adat yang dijalankan, serta menilai potensi pengakuan hutan adat tersebut sebagai instrumen pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan d…

  • Program Studi Magister Konservasi Sumber Daya Lahan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI DZAWIL ARHAM DALA…

MULIA AKBAR

Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait kedudukan ahli waris pengganti dari golongan dzawil arham pada pewarisan garis keturunan derajat ketiga. Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar, mengingat adanya perbedaan pandangan antara fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI),…

PELAKSANAAN TINDAKAN PENGEMBALIAN ANAK YANGRNBERKONFLIK DENGAN HUKUM KEPADA O…

Cicit Aisyah

PELAKSANAAN TINDAKAN PENGEMBALIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA OLEH PENYIDIK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di Polisi Resort Aceh Utara) Cicit Aisyah Rizanizarli Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa salah satu tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah pengembalian kepada or…

KETIDAKBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI KRIMINOGEN PADARNTINDAK PIDANA KEKERASAN DAL…

Mahara Sayoga

KETIDAKBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI KRIMINOGEN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Mahara Sayoga  Teuku Muttaqin Mansur  Nursiti  ABSTRAK Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Namun dalam …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENAMBAHAN ARUS LISTRIK SECARA ILEGALRN(SUATU PENE…

Wais Al Qarni

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENAMBAHAN ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL (Suatu Penelitian Di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Banda Aceh) ABSTRAK Wais Al Qarni Mohd. Din ** Teuku Muttaqin Mansur*** Tenaga listrik merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penyediaannya menjadi tanggung jawab negara melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Penggunaan tenaga listrik wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang …

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGEMBALIAN BARANG OLEH K…

Siti Farul Balqis

Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menjamin hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas barang yang telah diserahkan dan hak untuk menerima perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan Pasal 5 huruf b UUPK mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam setiap transaksi termasuk dalam proses pengembalian barang. Namun, dalam pelaksanaannya pe…

IMPLEMENTASI PERLINDUGAN AWAK KAPAL PERIKANAN (NELAYAN BURUH) DI ACEH, STUDI…

Crisna Akbar

Awak kapal perikanan merupakan elemen utama dalam kegiatan perikanan tangkap yang berperan langsung dalam proses produksi hasil perikanan, mulai dari penangkapan hingga penanganan hasil tangkapan di atas kapal. Secara konseptual, awak kapal perikanan mencakup setiap orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal perikanan berdasarkan perintah pemilik kapal atau nahkoda. Awak kapal perikanan (Nelayan Buruh) di Aceh umumnya berasal dari kelompok ekonomi rentan, dimana tingkat pendidikan yan…

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIANRN(STUDI…

Muhammad Rayyan Aulia

Perceraian merupakan salah satu bentuk berakhirnya perkawinan yang dalam hukum Indonesia hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan setelah terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut dilakukan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Data perkara perceraian di Mahk…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Risnawati

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Risnawati* Teuku Muttaaqin Mansur** Novi Sriwahyuni*** ABSTRAK Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) menyatakan bahwa ahli waris wajib mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan pada Kantor Pertanahan. Pasal 37 PP Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan melalui …

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN …

Muhammad Zulkarnaen

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH Muhammad Zulkarnaen Mazwar * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan instrumen hukum yang krusial demi menjamin legalitas dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Kehadiran PPAT berlatar belakang pejabat struktural pemerintahan menjadi solusi keterbatasan jumlah PPAT, namun kompetensi tekn…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK