Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN KONVERSI KOPERASI SIMPAN PINJAM KE KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEM…

PUTRI HUMAIRA

Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan lahirnya Qanun tersebut seluruh lembaga keuangan yang berada di Aceh harus menggunakan sistem syariah, hal ini berlaku terhadap koperasi simpan pinjam. Karena koperasi simpan pinjam merupakan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah sebagimana diatur dalam Pasal 7 Qanun tersebut. Di Kota Banda Aceh koperasi Simpan Pinjam yang telah melakukan konversi baru berjumlah 54 koperasi dari 386 kop…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM PERJAN…

FARHAN ALFARIZZI

PT Pelabuhan Indonesia Regional I dan ZPMC Shanghai menggunakan metode pembayaran L/C dalam transaksi impor barang. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat di dalam perjanjian Letter of Credit pada PT Pelabuhan Indonesia Regional I yang dimana perjanjian ini harus dihormati para pihak. Namun dalam transaksi L/C oleh PT Pelabuhan Indonesia Regional I mengalami kendala yaitu terjadinya kesalahpahaman antara pembeli dengan penjual yang menyebabkan tertundanya pencairan L/…

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KO…

HAZRINA ROSANDY

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH MANDIRI DI BANDA ACEH Hazrina Rosandy Sanusi Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pada akhir tahun 2018, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat Qanun Aceh LKS). Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh LKS menyatakan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh lembaga keuangan yang…

KERJASAMA DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PERUBAHAN NAMA KEPEMILIKAN KEND…

Ramazana

Penyelenggaraan usaha pengangkutan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun bagi perorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus bergabung dalam perusahaan pengangkutan dan mengatur hub…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGISIAN DATA BIDANG USAHA DALAM SISTEM ADMINISTRA…

Syarifah Fitri Sarah

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT 2007, menegaskan bahwa dalam anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan perseroan di kelompokkan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020 atau KBLI 2020, sehingga perseroan yang sebelumnya telah memiliki legalitas harus menyesuaikan maksud dan tujuan anggaran dasarnya kembali dengan KBLI 2020 untuk memperoleh nomor ind…

PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJU…

T. Febri Ramadhan

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam praktik perjanjian pembiayaan leasing, pengalihan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh Debitor tanpa melalui persetujuan dari Kreditor. Hal ini terjadi dalam perjanjian…

ANALISIS PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERUSAHAAN DAERAH ME…

Asri Ariefandi Hamdani

ABSTRAK ASRI ARIEFANDI HAMDANI (2021) ANALISIS PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (Studi pada Badan Usaha Milik Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl. Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Perusaahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Mustaqim Sukamakmur dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Pers…

SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA PEMOTONGAN UNGGAS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KO…

Oka Dian Kurniawati

SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA PEMOTONGAN UNGGAS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH BARAT Oka Dian Kurniawati* Teuku Ahmad Yani** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)

Safriadi

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Safriadi Suhaimi  Azhari ABSTRAK Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah …

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP EKSEKUS…

Izra Fadiya

Berdasarkan Pasal 15 UUJF kreditur diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debiturnya cidera janji. Namun sejak adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 untuk dapat melakukan parate eksekusi disyaratkan adanya kesepakatan mengenai cidera janji serta kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan, sehingga putusan tersebut telah membawa perubahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengana…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK