Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) DI DINAS SOSI…

Mar Atul Izzati

Pasal 18 Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis serta pelaksanaan program di Bidang peningkatan kualitas sumber daya perempuan, organisasi perempuan dan perlindungan anak dari tindakan keker…

REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP QANUN AC…

Dekstro Alfa

Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UUKA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) diberikan kewenangan menyelenggaraan kekhususan yang tidak seragam dengan provinsi lain di Indonesia, namun dalam implementasi kewenangan kekhususan tersebut dibutuhkan peraturan pelaksana yang salah satunya dalam bentuk qanun Aceh. Permasalahan kemudian muncul ketika qanun Aceh tidak dapat diimplementasikan karena terkendala tah…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BERGERAK YANG CACAT TERSEMBUNYI PADA PEJABAT LE…

Ikram Fajar Maulana

KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BERGERAK YANG CACAT TERSEMBUNYI PADA PEJABAT LELANG KELAS I (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Banda Aceh) Ikram Fajar Maulana, Iman Jauhari, Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa setiap lelang yang akan dilaksanakan, wajib didahului dengan Pengumuman lelang dan dapat ditambahkan informasi lebih lengkap mengenai Objek Lelang, sy…

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY PA…

ADELIA ANANDA FADHILLAH

ABSTRAK Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor keuangan, termasuk munculnya cryptocurrency sebagai aset digital yang diperdagangkan di bursa berjangka. Cryptocurrency yang didasarkan pada teknologi blockchain, dan sifatnya yang desentralisasi membawa risiko signifikan bagi konsumen. Di Indonesia, pengaturan perdagangan cryptocurrency awalnya diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Kom…

PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HU…

Muhammad Zakirul Fuad

Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami disesuaikan sesuai kemampuan suami sebagimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempuranaan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017) nafkah mut’ah dan iddah di bayarkan bersamaan ikrar talak ketika di ucapkan oleh Pemohon. Pada umumnya i…

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JA…

Rais Ulhaq

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL di BANDA ACEH DAN ACEH BESAR  Rais Ulhaq Mohd. Din ** Teuku Ahmad Yani *** ABSTRAK Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam d…

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH ATAS PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN KEPALA KEPOL…

Suryo Sumantri Darmoyo

Pengangkatan Kapolda Aceh dengan persetujuan Gubernur Aceh yang dilekatkan pada ketentuan Pasal 205 UUPA jika dilihat dari sudut pandang yuridis semata maka akan mengarah pada disinkronisasi aturan, yaitu keberadaan urusan pemerintahan absolut yang berhubungan dengan masalah keamanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU Pemda. Namun demikian, ketika dilihat dari sudut pandang filosofis yang menekankan pada unsur historis maka pada dasarnya ketentuan Pasal 205 UUPA merupakan wujud penghormat…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NARA…

Muhammad Ilham

Narapidana lanjut usia berhak mendapatkan pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Namun pemenuhan hak pelayanan kesehatan secara khusus bagi narapidana lanjut usia belum dapat terpenuhi secara komprehensif untuk dapat terlaksanakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemenuhan hak pelayanan kesehatan dalam rangka …

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DIJUAL SECARA O…

Putri Siti Maghfirah

Di Indonesia, seluruh makanan dan minuman yang dijual haruslah bersertifikasi halal. Pasal 35 huruf a Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal”. Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperl…

KEABSAHAN AKTA NOTARIS DENGAN PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU

Nadia Indra Hidayati

Salah satu kewenangan notaris ialah membuat akta otentik, kemudian memberikan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. namun apabila kenyataannya, jika yang akan datang penghadapnya ialah seorang disabilitas tuna rungu yang akan melakukan pembuatan akta otentik atas segala kepentingan perbuatan hukumnya dan notaris mempunyai peran untuk memenuhi hak-hak mereka agar tidak dirugikan. Penelitian ini…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK