Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN HARGA YANG TIDAK BENAR DI E…

Firly Iezzani

– Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memeliki potongan harga, harga khusus. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan serta menormalisasikan praktik pemotongan harga yang tidak benar demi meraup keuntungan yang dapat merugikan konsume…

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PADA PT PERTA ARU…

Rabialqi Syutriyanda

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, akibat hukum jika PT Perta Arun Gas tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada PT Perta Arun Gas. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Perta Arun Gas telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tent…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN EKSPOR IMPOR KOPI OLEH KOPERASI BAITUL QIRADH BABURAYY…

NADYA SALSABILA

Pasal 1457 KUHPerdata menentukan jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang sudah diperjanjikan. Dalam transaksi jual beli perusahaan antara penjual dan pembeli terdapat jarak yang tidak memungkinkan melakukan transaksi seperti jual beli biasa. Hal ini memungkinkan timbulnya masalah dikarenakan para pihak tidak saling mengenal serta berada di ne…

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

INTAN MULYANI

ABSTRAK Intan Mulyani, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi (Suatu 2023 Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) (vi, 72) pp., tabl., bibl. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi diintegrasikan kedalam proses litigasi di pengadilan, dengan pengintergasian mediasi diharapkan mampu mengurangi penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan, na…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN IKLAN DARI ENDORSEMEN…

Raisa Amalia

Larangan membuat iklan yang mengelabui konsumen diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17 UUPK, dan mengenai ketentuan tanggung jawab para pelaku usahanya diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UUPK. Tetapi iklan khususnya endorsement seringkali dilakukan tidak dengan kejujuran serta mengandung kalimat yang mengelabui konsumen tanpa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UUPK. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang…

LEGALITAS PENERAPAN SMART CONTRACT DALAM PERJANJIAN WARALABA

Nisrinaa Putri

Perkembangan teknologi telah membawa dampak pada dunia hukum dengan hadirnya perjanjian elektronik atau e-contract. E-contract diharapkan memberikan kemudahan dalam perjanjian, sebagai solusinya smart contract mulai digunakan oleh beberapa perusahaan di Indonesia, termasuk bisnis waralaba. Penggunaan smart contract dapat menyeimbangkan posisi tawar antar pihak dalam perjanjian waralaba dan meningkatkan transparansi dalam proses distribusi. Namun, ketiadaan peraturan khusus mengenai smart cont…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN MERCHANDISE (SUATU PENE…

Zuhra Yulisma

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Salah satu perjanjian yang dibuat di Banda Aceh adalah perjanjian pengadaan merchandise yang dalam pelaksanaannya terjadi banyak permasalahan termasuk wanprestasi. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan apasaja pelaksanaan perjanjian pengadaan merchandise, bentuk dan faktor pe…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA HOTEL BERDASARKAN ONLINE CUSTOMER RE…

Zulvi Aliviya Amanda

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan tentang hak-hak dari pelaku usaha, salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, serta hak untuk membela dirinya dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan konsumen. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) melarang memberikan informasi yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama…

PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) TERHADAP …

RAUL SYLVA

Penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan suatu hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan setiap bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Dalam kenyataannya penerapan prinsip mengenal nasabah terhadap nasabah penyimpan tidak dilaksanakan sesuai standar norma dan aturan …

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERCETAKAN DJ GALLERY DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI

Muhammad Al hilal

Pada Pasal 1338 KUHPerdata telah ditetapkan bahwasanya perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibentuk harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada salah satu pihak yang tidak sepakat maka perjanjian tersebut akan batal. Pelaku usaha percetakan DJ Gallery telah menjalankan usahanya dengan melakukan kesepakatan dengan konsumen yang akan menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya p…


    SERVICES DESK