Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN GAMPONG (…

Ernaldi

EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN GAMPONG (Suatu Penelitian Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Aceh Besar) Ernaldi* Syarifuddin** M. Ya'kub Aiyub Kadir *** ABSTRAK Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber Pendapatan Gampong selain Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampenerut Gampong, Lampeunerut Ujong Blang, Payaroh, Tingkeum, dan Lampeuneun. Salah satu faktor pendukung meningkatkan kesejahteraan seluruh lap…

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TER…

M Raja Aqsa Mufti

Di dalam pengurusan berkas Perseroan terbatas (PT), pemerintah sudah menggunakan sistem berbasis Online Single Submission (OSS). Tidak semua pelaku usaha yang memahami sistem OSS sehingga memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pengurusan berkas perseroan tersebut. Kewenangan yang diberikan melalui kuasa dipandang tidak tepat dan tidak diatur di dalamUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Disamping itu kewenangan Notaris untuk mendaftarkan PT secara online tidak diatur secara tegas dal…

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN (SUATU PENELITIAN …

CUT RIVA KHANZA HABIBAH

Pasal 1 angka 22 KUHAP menyatakan bahwa ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang. Pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan gan…

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATRNKOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARANR…

Nila Sari

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Nila Sari* Syarifuddin** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu pengawasan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat yaitu pelayanan kesehatan. fungsi pengawasan t…

AKIBAT HUKUM KEVAKUMAN JABATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS (MPWN) ACEH T…

Della Rafiqa Utari

ABSTRAK Menurut Pasal 67 UUJN, perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris perlu adanya pengawasan oleh Pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas. Menurut Pasal 69 UUJN, Majelis Pengawas Notaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Khususnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 yang berakhir masa jabatannya 28 September 2021, Menteri Hukum dan HAM tidak melakukan pengangkata…

PERUBAHAN HARGA SEWA SEPIHAK SETELAH PENETAPAN DAN KESEPAKATAN PADA PERJANJIA…

Amalia Hidayati

Perjanjian sewa menyewa merupakan akad yang dibolehkan dalam fiqh muamalah, yang dikenal dengan akad ijarah, yaitu akad yang digunakan terhadap suatu transaksi yang memberi hak kepemilikan manfaat suatu barang atau jasa kepada seseorang dalam masa waktu tertentu dengan disertai pemberian sejumlah imbalan atau harga yang harus dibayar terhadap objek yang diambil manfaatnya. Penetapan harga terhadap suatu barang atau jasa yang disewakan harus ditentukan dan disepakati di awal perjanjian. Perjan…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN …

FAHMIL ALFIAN RIZKIA AFSA

ABSTRAK FAHMIL ALFIAN RIZKIA : PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID – 19 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 68), pp, bibl, app Dr.Syarifuddin,S.H., M.Hum. Sesuai dengan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, demikian pula tugas pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Banda Aceh pad…

PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU RN(STUDI KASUS PE…

TAQDIRULLAH

PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar) Taqdirullah * Syarifuddin Hasyim** M. Adli Abdullah*** ABSTRAK Pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 456 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa kasus yang terjadi mengenai pelanggaran pemilu pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian…


    SERVICES DESK