Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN …

DINDA ANNISA

Konsumen dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit merupakan dasar hukum hak pasien dalam memperoleh pelayanan yang mengatur hubungan antara rumah sakit dan pasien. Dalam hal ini, pasien dianggap sebagai konsumen dan rumah sakit sebagai pelaku usaha yang menyediakan pelayanan kesehatan harus menjamin terpenuhinya hak-hak pasien. Namun dalam kenyataannya, pelayanan yang diberikan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh hingga saat ini belum cukup baik sehingga penting untuk dikaj…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG JABATAN N…

Noviyanti Wahyuni Atmagara

Seseorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatan berhak mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tugas dan wewenang Notaris Pengganti sama dengan Notaris, yaitu menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Penyerahan Protokol tersebut …

REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM OTONOMI DAERA…

Dede Suhendra

Sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen, secara eksplisit menegaskan tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsekwensi dari hal tersebut, mengharuskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan asas otonomi, daerah bisa mengatur dan mengurus sendiri, termasuk kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena antara lain; pertama, kewenangan daerah tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945. Pen…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN…

M. Faza Adhyaksa

ANALISIS PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN (BUDGETING) DAN PENGAWASAN (CONTROLLING) TERHADAP KETERLAMBATAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH TAHUN 2018 M. Faza Adhyaksa Syarifuddin Hasyim M. Gaussyah ABSTRAK Aceh adalah salah satu Provinsi yang memiliki hak otonomi khusus, yaitu memiliki tata pemerintahan berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, hal ini diatur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerin…

FUNGSI BUDGETING PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOM…

Akmal Firdaus

ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan mitra kerja Pemerintahan Aceh. Kedua lembaga daerah tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai mitra kerja dalam pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Terkait fungsi anggaran, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tahun 2017 dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tidak menemukan kesepahama…

PELAKSANAAN LELANG BARANG SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (SUAT…

ALWI YOVANDY

Selama Pandemi Covid 19 pelaksanaan lelang melalui media sosial instagram di Kota Banda Aceh kerap kali tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikuti lelang dikarenakan dalam pelaksanaanya banyak yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang melaksanakan lelang. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengeta…

PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KAITANNYA DENGAN …

RINA RIDARA

Pada Pasal 9 ayat (3) Qanun Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya”. Namun pada praktiknya masih terlihat beberapa PKL yang berjualan diruang milik jalan seperti yang terdapat dibeberapa ruas jalan di Kota Idi Rayeuk sehingga akibatnya dapat menimbulkan masalah terhadap kete…

PENERTIBAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISIRNPAMONG PRAJA TERHADAP PELAKU US…

AL IRSYAD GANI

ABSTRAK AAL IRSYAD GANI 2022 PENERTIBAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELAKU USAHA WARUNG KOPI YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 64), pp., bibl. (Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum.) Menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disip…

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUA…

Sheilla Maynisa Salman

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DAN KLAUSULA MEMBERATKAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUBSIDI (Kajian Terhadap Perjanjian Baku Pada PT Hadrah Aceh Pratama Banda Aceh)

PENANGANAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDA ACEH (ANALISIS TERHADAP P…

Muhammad Amrin Syahputra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penanganan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh, faktor penghambat, serta mengetahui apakah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 efektif menangani penggunaan kantong plastik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan berupa sosialisasi dan konsultasi pernah dilakukan kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Namun, Pengawasan dan penerapan sanksi kepada sektor usaha ritel modern belum efektif dilakukan. Faktor penghambat berup…


    SERVICES DESK