Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN PADA…

EZA RIDWAN FIRMANSYAH

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamatan dan keselamatan dalam menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha (angkutan umum). Namun dalam kenyataannya …

TINDAK PIDANA MENIRU ATAU MEMALSUKAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK DIPASARKAN (SUA…

RIZKI AMRIZAL

Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Meskipun sudah diatur ancaman hukuman yang berat namun dalam kenyataannya tindak pidana ini masih terjadi termasuk di wilayah hukum Penga…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DISABILITAS DALAM PENGGUNAAN JASA PENERBANGAN (SUATU PE…

Teuku Maulana

Salah satu hak konsumen sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah hak atas kenyamanan. Untuk memberikan hak atas kenyamanan bagi konsumen disabilitas dalam pengunaan jasa penerbangan, Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan), mewajibkan pihak pengelola bandar udara dan penyedia jasa penerbangan agar dapat memberikan fasilitas dan layanan khusus kepada penyandang disabilitas. Fakta di lap…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN KE…

Sarah Athari Meuraxa

Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan penitipan terjadi apabila seseorang menerima barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Berdasarkan aturan tersebut mengharuskan pengelola parkir untuk mengembalikan kendaraan tersebut sesuai dengan keadaan awal. Sehingga hilang dan rusaknya barang atau kendaraan pemilik sebagai konsumen menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Namun dalam pelaksanaannya, pengelola parkir serin…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG DISAJIKAN TIDAK SESUAI DENGAN FOT…

NURUL QUMAIRAH

Makanan yang disajikan oleh rumah makan harus sesuai dengan foto menu yang diiklankan oleh rumah makan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam pasal 10 huruf c UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggung…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENG…

Riki Saputra

Pada Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dijelaskan apabila debitur telah melakukan wanprestasi, maka barang jaminan yang berada dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat dilakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan, namun dalam penyelesaian wanprestasi antara PT OTO Multiartha Kota Medan dan debiturnya masih terdapat hambatan yang terhadap penyelesaian wanprestasi tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanj…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV.SULTAN A…

RIZKI MUNANDAR

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada kenyataanya masih terdapat perbuatan dari pihak debitur yaitu selaku penyewa mobil pada CV. Sultan Aceh Group yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sehingga terjadinya wanprestasi, yaitu pihak penyewa menggadai mobil kepada pihak ketiga. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil p…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL DI BANDA …

Farah Khairunnisa

ABSTRAK Farah Khairunnisah, 2022 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL DI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58) pp.,bibl. Susiana, S.H., M.H. Pasal 4 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 25 menyatakan bagi pelaku usaha…

WANPRESTASI PADA USAHA JASA DEKORASI (PARTY PLANNER) DI KOTA BANDA ACEH

CUT RAIHAN MAULIDA

ABSTRAK CUT RAIHAN MAULIDA 2022 WANPRESTASI PADA USAHA JASA DEKORASI (PARTY PLANNER) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 52), pp., bibl. SUSIANA, S.H., M.H. Perjanjian pada usaha jasa dekorasi (Party Planner) merupakan perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdat…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPLESS) SEBAGAI …

FATHIRA TRI WALADI

Saham scripless adalah bagian dari objek jaminan gadai sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat (2) UUPT. Gadai memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Namun, jaminan gadai saham scripless berbeda dengan jaminan gadai pada umumnya, dimana objek gadai tidak berada pada kreditur dan nilai saham dapat berubah sewaktu-waktu. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan gadai saham sc…


    SERVICES DESK