DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI RN(SUA…
ABSTRAK
AVIS AFDIL SULTANI,
(2022)
DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 55) pp.,bibl.,tabl,
(Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.)
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL DI BANDA …
ABSTRAK
Farah Khairunnisah,
2022
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL DI BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 58) pp.,bibl.
Susiana, S.H., M.H.
Pasal 4 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 25 menyatakan bagi pelaku usaha…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPLESS) SEBAGAI …
Saham scripless adalah bagian dari objek jaminan gadai sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat (2) UUPT. Gadai memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Namun, jaminan gadai saham scripless berbeda dengan jaminan gadai pada umumnya, dimana objek gadai tidak berada pada kreditur dan nilai saham dapat berubah sewaktu-waktu. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan gadai saham sc…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER…
Yasmi Azkia Syukri,
2022
ABSTRAK
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER TO PEER (P2P) LENDING
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 57), pp, bibl, app.
Susiana, S.H., M.H.
Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan. Selain itu…
PELAKSANAAN ROYA HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDO…
ABSTRAK
QASHDINA FRISCHA PELAKSANAAN ROYA HAK
2020 TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 56)., pp., tabl., bibl.
Susiana, S.H., M.H.
Salah satu jaminan yang diserahkan debitur dalam perjanjian kredit adalah jaminan Hak Tanggungan.Apabila kredit lunas, jaminan Hak Tanggungan akan hapus dengan melakukan proses roya Hak Tanggungan.Kreditur mengembal…