Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERU…

MUHAMMAD NAUFAL

Pasal 191 UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Pasal 4 ayat (2) Permenhub No. PM 40/2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyatakan “Penyelenggara Terminal wajib memberikan sanksi kepada perusahaan angkutan umum jika terjad…

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PEMILIK USAHA KAFE DI KOTA…

JIHAN SHEVIRA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, artinya perjanjian itu mengikat para pihak untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dan pemilik usaha kafe di Kota Banda Aceh masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. P…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI…

AHLAN HABIBI

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa para pihak harus mematuhi perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan undang undang bagi kedua belah pihak. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan pihak-pihak yang melanggar dan/atau tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh mereka, seperti terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli mob…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ACEH

FATHYA SALSABILA

ABSTRAK FATHYA SALSABILA (2024) Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Salah satu kewajiban Pemerintah Aceh dalam perjanjian ini adalah melakukan pembay…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PRODUK YANG TIDAK BENAR OLEH ENDORSER ME…

ANNISA KEMALA PUTRI NASUTION

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur pasal 8 ayat 1 huru F menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan,iklan atau promosi penjualan barang dan jasa. Namun dalam kenyataanya terdapat iklan produk yang tidak benar yang dipromosikan oleh endorser pada jual beli secara online. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen atas iklan produ…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO NON PERFORMING FINANCI…

Benni Sonia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, yang di dalamnya menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Risiko muncul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Namun pada kenyataannya BMT Radja Syariah masih terjadinya risiko pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah. Penulisan skripsi bertujuan untuk menjelask…

TANGGUNG JAWAB KETERLAMBATAN DALAM KEBERANGKATAN BUS PMTOH TERHADAP PENUMPANG…

NOVALRI ALFA

Pasal 188 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Hal ini juga dipertegas pengaturan dalam Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun UULAJ dan UUPK sudah mengatur tentang tanggung jawab perusahaan pengangkutan atas kerugian yang diderita oleh penumpang, na…

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI DI KOTA BAND…

NOVTIAR TIARA DISTA

Kemajuan teknologi membuat perubahan dalam pola kehidupan, yang memiliki dampak negatif dan positif. Pada saat ini jual beli barang elektronik yang telah didaur ulang (Rekondisi) merupakan hal yang sering terjadi di kalangan pelaku usaha dan konsumen di wilayah hukum Banda Aceh. Penjualan barang elektronik rekondisi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, pada kenyataannya perlindungan konsumen di wilayah hukum Banda Aceh at…

PENYELESAIAN SENGKETA UANG JAPUIK DALAM PERKAWINAN SECARA ADAT (SUATU PENELIT…

Salsabila Putri

Sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai sumber perkembangan kehidupan terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat. Perkawinan di Minangkabau diikat berbagai aturan adat dan tradisi, salah satunya perkawinan bajapuik yang menjadi hukum adat pada perkawinan di Pariaman. Keharusan adanya uang japuik pada perkawinan bajapuik di Pariaman seringkali menyebabkan terjadinya pencegahan perkawinan sebagaimana yang diatur dal…

WANPRESTASI PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA CV.GUNUNG MAS PERKASA DENGAN TOKO BA…

Mursalin

ABSTRAK Mursalin, (2023) WANPRESTASI PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA CV.GUNUNG MAS PERKASA DENGAN TOKO BANGUNAN DI ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 51) pp, tabl, bibl. T. Haflisyah S.H., M.Hum. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu perjanjian yang lahir akibat asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian konsinyasi. Pada Setiap p…


    SERVICES DESK