Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN HANDBODY LOTION YANG MENGANDUNG HIDROKUI…

FITRI MAHARANI

ABSTRAK Lia Sautunnida, S.H., M.C.L. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan jo peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam konteks peraturan BPOM mengatur tentang persyaratan Teknis bahan Kosmetika. Hidrokuinon dilarang penggunaanya unt…

PENERAPAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT BANK SYARIA…

RAYHAN FADHIL

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, salah satunya prinsip kehati-hatian. Pada kenyataannya PT BSI masih memiliki hambatan dalam menerapkan prinsip tersebut. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan penerapan penyaluran pembiayaan dengan aspek lingkungan hidup pada PT Bank Syariah Ind…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEWAJIBAN PELAKU USAHA MEMBERIKAN I…

Firdaus Fauzi

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”. Namun kenyataannya saat ini di Pasar Seutui pelaku usaha ayam potong tidak memberikan informasi yang jelas mengenai harga ayam potong sehingga tidak semua konsumen mendapatkan haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai har…

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TERHADAP BARANG KIRIMAN (STUDI PADA P…

ZAGHLUL ACHYAR

ABSTRAK Zaghlul Achyar, 2025 TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PENGANGKUTAN TERHADAP BARANG KIRIMAN (Studi Pada Perusahaan Pengangkutan CV. Boz Aceh Group Di Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 64) pp.,bibl. Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M Secara normatif kegiatan pengangkutan barang telah diatur secara tegas dalam Pasal 188 dan Pasal 193 ayat (1–3) Undang-Undang No. 22…

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATM BANK ACEH DI PE…

Setia Pertiwi

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara tidak dapat dipinjam pakaikan kepada pihak lain apabila pemanfaatannya dilakukan untuk tujuan komersial. Namun, pada kenyataannya, Bank Aceh Syariah selaku pihak swasta memanfaatkan lahan milik negara di Pelabuhan Balohan Sabang untuk kepentingan komersial melalui skema pinjam pakai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengguna…

TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR TIDAK TERDAFTAR MANIFES YANG DILAKUKAN…

Muhammad Arifullah

ABSTRAK Muhammad Arifullah, (2025) TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR TIDAK TERDAFTAR SECARA MANIFES YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 77), pp., bibl., tabl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur kewajiban bagi pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean untuk mencantumkan barang yang dibawa dalam manifes. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan (juncto) …

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 6 TAHUN 2023 DALAM PENGELOLAAN…

SYAHRUL MARKFIRAH

Pasal 7 Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa “Dalam Penyampaian laporan realisasi penggunaan Anggaran Dana Gampong (ADG) dilakukan dengan ketentuan Keuchik wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan ADG tahun sebelumnya paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Namun pada kenyataannya, laporan mengenai realisasi dana desa tersebut sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh berbagai hal. T…

PELAKSANAAN PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SECARA SEPIHAK (PENELITIA…

MENA VIANTI ZAHRA

Penelitian ini membahas tentang praktik pemutusan perjanjian sewa rumah secara sepihak oleh pemilik rumah di Gampong Kota Baru, Banda Aceh. Dalam perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak seharusnya terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat, tidak dapat dibatalkan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dilak…

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH YANG DISALURKAN KEPADA APARATUR …

CHINDY SALSABILA

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa sebelum pemberian pembiayaan maka bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Untuk memperoleh hal tersebut bank wajib melakukan penilaian atas kemampuan calon nasabah untuk membayar, salah satunya melalui pemotongan gaji dari Aparatur Sipil Negara(ASN). Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah kepada nasabah ASN diikat dengan akad mur…

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY (CSR) DI BIDANG LINGKUNGAN DAN KES…

CUT RAINA AMIRAH

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan disebutkan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial ini mencakup bidang kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi PT Socfindo Nagan Raya dalam pelaksanaan kegiatannya belum sepenuhnya menjalankan program CSR di bidang ini. Tujuan penelitian ini…


    SERVICES DESK