Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP TAHANAN DAN NARAPIDANA YANG MELARIKAN DI…
PUTRI MAULINA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan mengenai penjatuhan hukuman gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana, namun pada kenyataannya masih saja ada tahanan dan narapidana yang melarikan diri dimana hal tersebut termasuk dalam pelanggaran peraturan tata tertib. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penjatuhan hukuman disiplin bagi tahanan dan…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA TANPA KEHA…
Fauzi Rahman
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berasal dari Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Kecamatan. PPATS ditunjuk atas dasar belum terpenuhinya jumlah PPAT di suatu kabupaten/kota. Akta otentik yang dibuat oleh Camat sebagai PPATS merupakan alat bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum telah terjadi, dengan tujuan menghindari…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUK…
Miftahul Faza
ABSTRAK MIFTAHUL FAZA (2023) Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp.,tabl.,bibl., Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINAN DI PROV…
Ahmad Buchori
INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ASAL USUL PERKAWINN DI PROVINSI ACEH Ahmad Buchori* Mohd. Din** Sulaiman*** Abstrak Kejahatan asal usul perkawinan merupakan salah satu perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 279 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan asal- usul perkawinan. Maraknya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan legalitas dari pemuka agama yang menyebabkan terjadinya keresahan dalam masyarakat Aceh. Terdapat sekitar 40 kasus kejahatan asa…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya