Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

FUNGSI BUDGETING BADAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJ…

Nasrul Syam

FUNGSI BUDGETING BADAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJIAN DALAM PRAKTIK PENETAPAN APBK PIDIE) Nasrul Syam Faisal A. Rani * Sri Walny Rahayu ** *** ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Namun, pada tahun 2020, DPRK …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDA…

YUMNA RAHMAH

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, setiap produk yang dimasukkan ke dalam, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tersebut halal. Menurut Pasal 35 huruf an Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual produk yang tidak halal atau tidak memiliki sertifikasi halal. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam penerapan peraturan tersebut, karena masih terdapat barang kosmetik berlab…

FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Hadi Iskandar

ABSTRAK FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Hadi Iskandar Faisal Zahratul Idami Sri Walny Rahayu Salah satu Kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah membentuk Peradilan Syariat Islam (Mahkamah Syar’iyah). Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ”Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang y…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB DEBITOR AKIBAT PENGALIHANRNOBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETU…

Helvandra Busrian

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia disebutkan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, apabila pemberi fidusia melanggar ketentuan tersebut maka diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Praktik di lapangan ditemu…

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN AIR BERSIH PADA PDAM TI…

Yunita

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah diatur hak-hak konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun dalam praktiknya masih terdapat di masyarakat hak-hak konsumen belum terpenuhi seperti dalam pelayanan air bersih di PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, konsumen masih banyak mengeluhkan hak-haknya terkait pelayanan air bersih yang diakibatkan oleh kualitas dan kuantitas air …

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN BSI SMART AGEN YANG MELANG…

Anisa fitri

ABSTRAK Anisa Fitri 2024 IMPLEMENTASI PERJANJIAN PENETAPAN FEE JASA LAYANAN BSI SMART AGEN YANG MELANGGAR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Suatu Penelitian di Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,77), pp., tabl., bibl., app. Dr. Yusri, S.H., M.H Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Antimonopoli Tahun 1999, “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh…

ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYE…

Muhammad Aqsal Fauza

ABSTRAK MUHAMMAD AQSAL FAUZA ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN 2023 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH UTARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 90), pp, tabl, bibl. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menyelesaikan sengketa kon…

WANPRESTASI PIHAK DEVELOPER PADA PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN (…

Muhammad Nanda Taqwa

ABSTRAK ¬¬ Muhammad Nanda Taqwa 2023 WANPRESTASI PIHAK DEVELOPER PADA PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Suatu Penelitian Pada Pembangunan Perumahann Griya Keumala di Gampong Lampeudaya Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,56.,pp., bibl., app.) Khairani ,S.H.,M.Hum. Dalam perjanjian pembangunan perumahan Griya Keumala pada Pasal 1 huruf b disebutkan bahwa dana untuk pembangunan perumahan ini akan dibangun dengan menggunakan dana…

STATUS HUKUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BELUM MENYESUAIKAN ANGGARAN…

M. Fuad

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Pasal 60 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan. Perguruan Tinggi Swasta di Aceh telah diselenggarakan …

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK INTER…

Jasmine

Pesatnya pertumbuhan perdagangan internasional difasilitasi oleh teknologi, khususnya melalui e-commerce. E-commerce mempunyai potensi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional dengan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pembelian barang, Pasal 9 UU ITE mengatur mengenai “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarka…


    SERVICES DESK