Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN TANGKAP DI …

ZAIROFI AL DAUSTHA

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk memenuhi tiga tugas pokok, yaitu memajukan kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity). Namun kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan masih bersifat top down Salah satu daerah yang membutuhkan pengembangan dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Utara yang wilayah administratifnya meliputi Kabupaten Deli Serdang Akan tetapi ironisnya, s…

IMPLIKASI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJ…

M. GHOPAR AZIZI NASUTION

ABSTRAK M. GHOPAR AZIZI NASUTION, (2024) Implikasi Hukum Pengungsi Internasional Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Eksil Politik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59), pp., bibl., app. (Rosmawati S.H.,M.H.) Berdasarkan Pasal 34 Konvensi Pengungsi 1951 disebutkan bahwa “Negara-negara pihak sejauh mungkin akan memudahkan asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi. Negara-negara pihak terutama akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses pewarga…

PERAN NEGARA DARI WARGA NEGARA ASING YANG SUDAH DIJATUHI HUKUMAN MATI DALAM K…

PUTRI RIZKI AFDHILIA

Hak hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dikurangi (non derogable), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Sebagaimana dinyatakan dalam DUHAM pasal 3. Namun di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati dalam kasus narkoba berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan instrumen hukum internasional yaitu United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Subtance (Konvensi Narkotika),1988. Hukuman mati di Indonesia …

WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU DI MARKETPLACE SHOPEE (SUATU PEN…

LINDAWATI

ABSTRAK Lindawati, 2023 Humaira, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Dasar hukum wanprestasi tersebut diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan dalam KUHP Pasal 1339 terkait unsur wanprestasi antara lain y…

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS EXTRAJUDICIAL KILLINGS AS GROSS HUMAN RIGHTS VI…

Nurul Ikhwani

-

TINDAK PIDANA MENGIRIMKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN AT…

Shalsabilla Rizky Halim

Pasal 45B Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja mengirimkan Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. …

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

NADILA ULFA

Sejak kemunculannya pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto cryptocurrency menjadi perbincangan hangat. Tingginya minat publik mengakibatkan harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya melambung tinggi. Kombinasi antara kerahasiaan dan perlindungan tinggi yang ditawarkan terhadap pengguna cryptocurrency serta dengan tidak ada kontrol pihak ketiga seperti pemerintah ataupun lembaga keuangan menjadikan cryptocurrency sebagai sarana yang ideal bagi pelaku kejahatan. Faktor-faktor t…

LEGAL ANALYSIS ON THE SPECIAL MILITARY OPERATION IN UKRAINE BY RUSSIA BASED O…

Muhammad Shidqi

Pada tanggal 24 Februari 2022, Vladimir Putin, Presiden Rusia, memutuskan untuk melancarkan serangan ke Ukraina yang dikenal dengan Operasi Militer Khusus. Serangan itu dimulai ketika pasukan militer Rusia menyusup ke perbatasan Ukraina mulai dari Belarus di utara, Semenanjung Krimea di selatan, dan wilayahnya sendiri di timur. Serangan tersebut merupakan masalah terhadap prinsip kedaulatan, karena melanggar kedaulatan Ukraina, integritas wilayah, dan independensi politik. Rusia mengklaim kep…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA RUMAH KOS DALAM PERJANJIAN LISAN SEWA MEN…

Muhammad Iqbal

ABSTRAK Muhammad Iqbal 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA RUMAH KOS DALAM PERJANJIAN LISAN SEWA MENYEWA (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG LHEU BLANG KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,60), pp.,bibl. (A. Malik Musa, S.H., M.Hum) Sewa menyewa dapat dibuat secara tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem…

WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI ANTARA UPTD…

M. FARHANSYAH

ABSTRAK M. Farhansyah, 2023 Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum., Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Kerja Konstruksi antara UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh dengan CV. Atik Konstruksi mengenai masa kontrak, pekerjaan pembangunan irigasi diharapkan dapat diselesaikan selama 140 (seratus empat pu…


    SERVICES DESK