Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI DARI PELAKU START UP BIDANG USAHA MAKANA…

Amanda Nurul Tsania

Pasal 4 huruf c Juncto Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur mengenai hak konsumen dan standar informasi produk bagi konsumen untuk dapat dipenuhi oleh pelaku usaha.. Namun pada faktanya, pelaku start up bidang usaha makanan dan minuman di Kota Banda Aceh masih belum mencantumkan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informas…

ANALYZING THE ILLEGALITY OF THE USE OF RUSSIAN GLIDE BOMBS IN POPULATED AREAS…

Nurmalela Putri

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY OF CORRUPTION: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA…

TRY ERLIANSYAH

ABSTRACT TRY ERLIANSYAH, 2025 Corporate Criminal Liability Of Corruption: A Comparative Study Of Indonesia And The United Kingdom Faculty of Law, Syiah Kuala University (vii, 76), pp., tabl., bibl. Mahfud, S.H., L.LM Corruption is an extraordinary crime that harms society and the economy. Indonesia ratified the UNCAC through Law No. 7 of 2006, but corruption remains a major issue, with its CPI ranking dropping from 96th in 2021 to 110th in 2022, while the UK stays in …

ANALYSIS OF THE ACCESS TO EDUCATION FOR ROHINGYA’S CHILDREN IN BLANG MANGAT…

NATASYA AULIYA

PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI…

Mohd. Aulia Aqil

ABSTRAK MOHD AULIA AQIL PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Bna) 2025 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 90) pp., bibl., app Nurhafifah, S.H., M.Hum Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN.Bna dianggap tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahu…

THE IMPLEMENTATION OF VETO POWER ON GENOCIDE CRIME IN ARMED CONFLICT: A COMPA…

Ariq Taqi Rana

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dibentuk untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun efektivitasnya dalam menangani genosida dalam konflik bersenjata dibatasi secara hukum oleh Pasal 27(3) Piagam PBB. Ketentuan ini memberikan hak veto kepada anggota tetap, yang memungkinkan mereka untuk memblokir resolusi terlepas dari kebutuhan mereka dalam menangani krisis kemanusiaan. Konflik di Suriah dan Palestina menyoroti bagaimana kerangka hukum ini memungkinkan prior…

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AFFECTED BY INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: A COM…

CUT SARAH

International child abduction tetap menjadi masalah yang persisten di Indonesia dan Singapura. Sementara Singapura telah memberlakukan peraturan khusus untuk menangani masalah ini melalui peraturan khusus, yaitu International Child Abduction Act 2010 (ICAA), Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur international child abduction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak yang terkena dampak international child abduct…

MITIGATING BIODIVERSITY LOSS: ANALYZING STATE RESPONSIBILITY IN PROTECTING MA…

Aliya chairunnisa

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang kaya, menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia, terutama tumpahan batu bara, yang telah menjadi sumber utama pencemaran laut. Pada pertengahan tahun 2019, sedimen batu bara dari tongkang yang melintas telah mencapai pesisir Aceh Barat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan nelayan dan masyarakat hingga saat ini. Sebagai penandatangan konvensi internasional, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk meli…

ANALYSIS ON THE COMMANDER'S RESPONSIBILITY FOR WAR CRIMES: THE NECESSITY FOR …

MUHAMMAD ARIQ RIFQI

Konsep tanggung jawab komandan, sebagaimana diakui dalam hukum internasional, mengharuskan para komandan militer untuk bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahan mereka jika mereka gagal mencegah atau menghukum tindakan tersebut. Namun, Indonesia belum sepenuhnya menerapkan konsep ini karena belum meratifikasi Statuta Roma. Sistem hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, menangani pelanggaran hak asasi man…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (SUATU…

Mulia Sari

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak pelaku usaha yang mengolah pangan berupa mie basah yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan…


    SERVICES DESK