PERLINDUNGAN KONSUMEN PENUMPANG BUS KELAS NON-STOP TRAYEK BANDA ACEH - MEDAN …
ABSTRAK
Muhammad Dwi Febrian,
2024
Perlindungan Konsumen Penumpang Bus Kelas Non- Stop Trayek Banda Aceh - Medan yang Mengalami Keterlambatan dalam Pengangkutan
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 67), pp., bibl., tabl.
Wardah, S.H., M.H., LL.M. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak-hak konsumen meliputi hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi ser…
PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TA…
ABSTRAK
Safira Mahruzza,
2023
PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN PENCIPTA PADA MEDIA SOSIAL
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi. 77),pp., bibl.
Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M.
Karya fotografi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya masih terdapa…
REKONSTRUKSI HUKUM PENJABARAN KONSEP PENGELOLAAN BERSAMA MINYAK DAN GAS BUMI …
REKONSTRUKSI HUKUM PENJABARAN KONSEP PENGELOLAAN BERSAMA MINYAK DAN GAS BUMI ACEH DALAM KONTRAK BAGI HASIL PENANAMAN MODAL ASING YANG BERKEADILAN
Nurdin MH1
Adwani2
Azhari3
Sanusi4
ABSTRAK
Minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu kekayaan alam yang strategis bagi negara dan oleh karena itu Pasal 33 UUD 1945 memberikan hak menguasai kepada negara. Dalam rangka pelaksanaan hak menguasai tersebut, negara mendelegasikan kewenangannya kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untu…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGRNNOMOR 324/PDT.SUS-HKI/2021 MENGENAI …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di masyarakat karena sangat berkaitan dengan hak ekonomi seseorang yang dilanggar. Hak ekonomi atas suatu ciptaan dipegang oleh pencipta dan pemegang hak cipta, seperti kasus antara Deddy Fan Buntoro dan Deddy Krisniadi dalam Putusan Nomor 324/PDT.SUS-HKI/2021.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan perkara Nomor 324 K/Pdt.S…
KONSEKUENSI YURIDIS PELANGGARAN BENTUK AKTA OTENTIK DALAM PEMBUATAN SURAT KUA…
ABSTRAK
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) menentukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris dan PPAT merupakan 2 (dua) jenis jabatan berbeda yang mempunyai kewenangan yang berbeda pula. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), salah satu syarat akta otentik adalah bentuknya haruslah ditent…
