Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



-PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BAN…

Nuril Hawa

ABSTRAK Nuril Hawa, 2025 PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 51), pp, bibl. Prof.Dr.Sanusi, S.H.,M.L.I.S.,LL.M. Perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) diatur dalam undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Untuk menikdaklanjuti ketentual Pasal 38 UUHC, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 202…

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA TITIP DALAM JUAL BELI ONLINE

Safira Putri Riskhi

Perkembangan jual beli online melalui jasa titip (jastip) menimbulkan dinamika baru dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejauh ini belum mampu mengakomodasi sepenuhnya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku jasa titip. Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi, penipuan, atau kerugian lainnya. Permasalahan muncul pada Pasal 4 (hak konsumen), Pasal 7 (kewajiban …

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMIL…

Cut Nanda Risma Putri

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMILIK SAH ABSTRAK Cut Nanda Risma Putri* Yanis Rinaldi** Sanusi*** Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, bahwa PPAT mempunyai tugas pokok dan wewenang membuat akta autentik sebagai bentuk telah dilakukan perbuatan hukum, salah satunya yaitu akta hibah. Namun dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth., terdapat akta Hibah No. 232/2013 dinyatakan batal dan tidak sah oleh…

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PROS…

Nova Safrida

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PROSES HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA Nova Safrida* Ilyas Ismail** Muhammad Nur*** ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor No. 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemeriksaan dimana konsep perli…

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA TENTANG JAM KERJA DAN UPAH ANTARA PEKERJA/BURUH…

ACHMAD FARHAN SIREGAR

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan "perjanjian kerja" sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 88A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja. Sela…

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PKN BERBASIS PENGETAHUAN MARITIM DALAM MENING…

Muhammad David

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk kecakapan warga negara yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap negaranya, termasuk dalam konteks maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan model pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan kewarganegaraan maritim bagi generasi muda, khususnya mahasiswa taruna di lembaga pendidikan maritim. Namun, pendekatan pembelajaran PKn yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mengakomo…

STRATEGI GURU DALAM MEMPERKUAT KARAKTER INTEGRITAS UNTUK MENCEGAH KENAKALAN S…

RIA SETIA RANI

ABSTRAK Ria Setia Rani (2025). Strategi Guru Dalam Memperkuat Karakter Integritas Untuk Mencegah Kenakalan Siswa Di SMP Negeri 1 Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Sanusi., S.Pd., M.Si. dan Yusrijal Abdar, S.Pd., M.H Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya upaya pembentukan karakter integritas pada siswa sebagai langkah preventif dalam menghadapi berbagai bentuk kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Penelitian ini ber…

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUKMMENDAPATKAN UPAH HASIL BEKERJA (SUATU PENELIT…

Ayu Mutia

Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa narapidana berhak memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, hingga kini belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pembayaran upah tersebut. Akibatnya, pemberian hak-hak narapidana tidak dapat terpenuhi dengan baik. Tujuan penulisan tesis ini untuk menganalisis pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah hasil bekerja, untuk …

PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM KERANGKA PEMAJUANRN …

Nasrianti

PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM KERANGKA PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH Nasrianti Sanusi Azhari Ilyas Yunus ABSTRAK Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mencakup, musik, seni, tari, desain, nama, tanda, simbol, pertunjukan, bentuk arsitektur, kerajinan tangan, narasi, atau ekspresi budaya lainnya, yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan dapat dipertahankan sebagai hak kebendaan. Perlindungan hak cipta EBT diatur dengan Undang-Undang Republik …

PENINGKATAN MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA MELALUIRNSOCIAL KNOWLEDGE MENAGEMENT…

LENI

Rendahnya minat berwirausaha di kalangan mahasiswa Universitas Syiah Kuala, menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Social Knowledge Management Approach (SKMA) dalam meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa Universitas Syiah Kuala, mendeskripsikan pengalaman mahasiswa dalam penerapannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan SKMA. Metode peneli…




    SERVICES DESK