PROSES PRODUKSI CANGKANG KELAPA SAWIT MENJADI BRIKET ARANG SEBAGAI BAHAN BAKA…
RINGKASAN
Cangkang kelapa sawit adalah satu diantara limbah sebanyak 60% dari produksi minyak inti atau Palm Kernel Oil (Fauzi et al., 2012). Pabrik pengolahan kelapa sawit yang bisa menampung 100 ribu ton tandan bahan baku baru, yang setiap tahunnya pasti memproduksi lebih kurang 6.000 ton cangkang sawit, 12.000 ton serat, serta 23.000 ton tandan kosong sawit. Sebagai komponen terkeras dari minyak sawit, limbah cangkang sawit ini belum dimanfaatkan secara maksimal, baik sebagai bahan bakar …
KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA SIBER DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIB…
Pasal 40A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman dan inovatif. Hal ini berarti pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, beretika, produktif dan berkeadilan. Akan tetapi dalam implementasinya ruang digital atau cyberspace belum sepenuhny…
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA MINUTA AKTA DAN…
Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris (UUJN), menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Dalam salinan akta yang diterima, terdapat penambahan dan pengurangan klausula secara sepihak yang tidak pernah disepakati oleh para pihak. Perubahan itu bahkan tanpa pros…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN HIBAH ATAS TANAH WAKAF DI MUKIM PALOH KABUPA…
Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selanjutnya Pasal 40 huruf (c) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dihibahkan. Praktiknya, masih ditemukan penghibahan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, permasalahan timbul ketika hibah dilakukan terhadap tanah berstatus wakaf, yang kedudukannya telah dipisahkan dari kepemilikan pribadi dan ti…
ANALISIS REGULASI TERHADAP DOMPET ELEKTRONIK (ELECTRONIC WALLET)
Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Dompet Elektronik (Electronic Wallet) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran namun, dalam pelaksanaan dompet elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai alat transaksi elektroni…
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DI PULAU SU…
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta menjadi instrumen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima. Pada tahun 2024, enam provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai IPG di bawah rata-rata nasional sebesar 92,64. Rendahnya IPG mengindikasi adanya ketimpangan pembangunan gender …
